JABAR EKSPRES – Resolusi Demokrat Cimahi 2026 menjadi pijakan politik Partai Demokrat dalam mendorong transformasi pelayanan publik dan pengawalan kebijakan strategis di Kota Cimahi.
Sekretaris DPC Partai Demokrat sekaligus Anggota DPRD Kota Cimahi, Iwan Setiawan menyebut fokus utama resolusi tersebut adalah memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berdampak pada kehidupan warga, khususnya di tengah stagnasi sektor industri dan meningkatnya risiko pengangguran.
Iwan menegaskan, Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPRD Cimahi akan tetap konsisten berada di jalur dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah sepanjang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Baca Juga:Relawan PNM Kembali Turun Langsung Salurkan Bantuan dan Kuatkan Korban BencanaDe Braga by ARTOTEL Resmi Perkenalkan General Manager Baru dan Raih Sertifikasi GSTC
Ia menyebut dorongan transformasi pelayanan publik tidak bisa ditawar lagi, terutama di level perangkat daerah (SKPD) yang bersentuhan langsung dengan layanan dasar.
“Fraksi Partai Demokrat Kota Cimahi tetap konsisten mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat. Dorongan transformasi terus diupayakan terutama oleh SKPD yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan publik, dengan sistem yang terus dikembangkan secara inovatif melalui pelayanan online dan pemanfaatan teknologi informatika untuk mempermudah akses masyarakat,” ujar Iwan saat diwawancarai Jabar Ekspres, Jum’at (2/1/26).
Menurut Iwan, fokus pengawalan Demokrat pada 2026 diarahkan terlebih dahulu ke sektor ekonomi. Kondisi itu dianggap paling mendesak, terutama menjamin ketersediaan bahan pokok, memperbaiki pelayanan kesehatan, serta mengawal efektivitas pergerakan ekonomi mikro.
“FPD DPRD Kota Cimahi akan lebih fokus ke sektor ekonomi dulu, yang paling penting. Tersedianya bahan pokok, pelayanan kesehatan, dan ekonomi mikro terutama UMKM yang ditopang seiring berjalannya Koperasi Merah Putih di Cimahi akan kami awasi efektivitasnya,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Demokrat menilai peningkatan kualitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik menjadi kunci untuk memastikan percepatan layanan.
Iwan menekankan bahwa pihaknya tidak turut mengeksekusi program pemerintahan, namun berada di garis pengawasan atas implementasi anggaran agar tepat sasaran.
“Mengenai layanan publik yang lebih cepat dan transparan, kami bermitra dengan eksekutif sebagai eksekutor anggaran. Kami hanya mengawasi tepat gunanya anggaran yang digunakan mitra kerja di komisi dan AKD masing-masing anggota dewan,” jelasnya.
Evaluasi rutin akan menjadi instrumen utama memeriksa akuntabilitas setiap SKPD.