Selain itu, Dadan menegaskan bahwa proses seleksi terbuka adalah domain eksekutif. Namun, ia menekankan perlunya transparansi dan percepatan.
“Kami di legislatif hanya mendorong percepatan agar OPD strategis segera diisi oleh pejabat yang punya kapasitas dan integritas untuk mewujudkan visi Bandung Barat Amanah,” katanya.
Tak hanya menyasar jabatan dinas, Dadan juga menyoroti krisis kepemimpinan di sektor pendidikan. Ia menyebut, hingga kini masih ada ratusan sekolah di KBB yang dipimpin oleh kepala sekolah berstatus Plt, bahkan sebagian telah berlangsung lebih dari dua tahun.
Baca Juga:Libur Panjang Nataru, Aparat Gabungan Perketat Pengamanan di Cimahi dan Bandung BaratAntisipasi Risiko Kecelakaan, Pengawasan di Kawasan Wisata Bandung Barat Diperketat Jelang Nataru
“Ini masalah lama yang harus segera diselesaikan. Kepemimpinan di sekolah tidak bisa dibiarkan terus menggantung, karena berdampak langsung pada mutu pendidikan dan semangat guru dalam bekerja,” ujarnya.
Dadan berharap pada awal 2026, seluruh jabatan kosong baik di level OPD maupun satuan pendidikan sudah terisi secara definitif. Dengan begitu, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan bisa berjalan lebih efektif dan terarah.
Lebih jauh, ia menilai kondisi kekosongan ini semakin mengkhawatirkan karena terjadi di tengah tekanan fiskal yang berat. Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp300 miliar disebutnya sebagai peringatan keras bahwa daerah membutuhkan birokrasi yang kreatif dan agresif dalam mencari alternatif pembiayaan dan memperluas basis PAD.
“Kalau saja birokrasi kita diisi oleh talenta-talenta kreatif, seharusnya bisa mendorong potensi pendapatan daerah melalui pengembangan bisnis dan ekonomi baru. Tapi bagaimana mau maksimal kalau jabatan-jabatan strategisnya masih diisi Plt,” pungkas Dadan. (Wit)