“Di Januari kita mau evaluasi keseluruhan. Di Kabupaten Bandung memang ada beberapa existing, termasuk PTPN. Kami juga sedang mengajukan percepatan HGU sebagai upaya memperketat pengelolaan PTPN itu sendiri,” kata Dadang.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat berjalan lebih solid ke depan demi menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kawasan perkebunan.
Di sisi lain, Regional Head PTPN I Regional 2, Desmanto, mengungkapkan luas total area PTPN I Regional 2 mencapai hampir 6.000 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.500 hektare telah beralih fungsi menjadi lahan tanaman sayuran.
Baca Juga:BMKG Ingatkan Waspada Banjir Hingga 20 Desember 2025, Ini Potensi Wilayahnya Tunda Publikasi Kajian Tambang Ilegal Penyebab Banjir Sumatra, ESDM Ingin Masyarakat Fokus Misi Kemanusiaan
“Alih fungsi ini menyebabkan run off yang tinggi dan pendangkalan sungai. Kalau terjadi bencana, biayanya akan jauh lebih besar dibandingkan upaya yang kita lakukan sekarang,” ujar Desmanto.
Ia menegaskan PTPN berkomitmen mengembalikan lahan yang telah beralih fungsi tersebut ke tanaman perkebunan tahunan, seperti teh, kina, dan kopi, demi memulihkan fungsi konservasi lahan.
“Dengan tekad Pak Gubernur, kita kembalikan lagi ke tanaman perkebunan. Kami siap bekerja sama dengan pemkab. Teh kita tanam kembali, kopi juga, karena ini komoditas tahunan sehingga konservasi lahan bisa dikembalikan seperti awal,” katanya.
Terkait status alih fungsi lahan seluas 1.500 hektare tersebut, Desmanto menjelaskan sebagian besar merupakan garapan murni tanpa kerja sama resmi. Menurutnya, kerja sama yang memiliki dasar hukum hanya sekitar 40 hektare.
“Yang 1.500 hektare itu pure garapan. Kerja sama yang normal cuma sekitar 40 hektare. Itu pun penggarap datang ke kami untuk kerja sama supaya nyaman secara hukum,” ujarnya.
Namun, sejak diberlakukannya penghentian dan moratorium kerja sama, PTPN I Regional 2 telah mengakhiri seluruh bentuk kerja sama dan mulai mengembalikan lahan tersebut ke fungsi awal sebagai perkebunan.
“Sejak ada moratorium, semua kerja sama kita hentikan dan kita kembalikan ke tanaman perkebunan,” pungkas Desmanto.