JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menekankan, pentingnya menjaga empat aspek utama dalam pelaksanaan Revitalisasi Tambak Pantura yang disosialisasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Hotel Aryaduta Bandung, Rabu (10/12).
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Suryatman, mengatakan proyek yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) itu bukan hanya agenda pemerintah pusat.
“Ini bukan program pusat semata tapi ini program kita semua. Bahkan ini program masyarakat,” ujarnya usai sosialisasi kepada Jabar Ekspres, Rabu (10/12).
Baca Juga:OJK Jawa Barat Memperkuat Akses Keuangan Bagi UMKM Kabupaten GarutHutan Kian Menyusut! Jawa Barat Terancam Bencana Ekologis, Aktivis: Pemprov Tak Serius
Dia menyebut program relokasi dan revitalisasi tambak di Pantura memiliki nilai proyek sekitar Rp60 triliun dan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan kelautan.
“Melalui program ini kita akan tingkatkan produktivitas sektor perikanan dan kelautan, khususnya tambak,” katanya.
Suryatman menyampaikan arahan gubernur bahwa pelaksanaan proyek harus mengacu pada empat dimensi. Diantaranya ekonomi, yuridis, sosiologis, dan ekologis. Aspek ekonomi, menurut dia, wajib memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Harus meningkatkan perekonomian masyarakat, ini yang harus kita kawal bersama,” ucapnya.
Dia juga mengingatkan agar seluruh proses memenuhi ketentuan hukum, serta memperhatikan kondisi sosial di empat kabupaten sasaran, Karawang, Bekasi, Subang, dan Indramayu.
“Harus diedukasi dengan baik. Sehingga dipahami bahwa ini proyek bersama yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat,” ungkapnya.
Pada dimensi ekologis, Suryatman meminta proyek tidak merusak ekosistem pesisir. “Jangan sampai merusak ekosistem yang ada di Pantura. Justru ini proyek harus bisa melindungi lingkungan,” ujarnya.
Baca Juga:Cegah Kerusakan Alam di Jawa Barat, Legislator Dukung Penghentian Sementara Izin PerumahanBank Mandiri Perkuat Ekonomi Kerakyatan Jawa Barat Lewat Sinergi Layanan Keuangan dan Program Pemberdayaan
Dia menilai sosialisasi perlu diperkuat agar publik memahami manfaat proyek dan mengurangi dinamika di lapangan.
“Tidak boleh ada hal yang sifatnya kontraproduktif. Harus produktif dari semua aspek,” pungkasnya.