JABAR EKSPRES – Pemerintah Indonesia resmi mengalokasikan investasi awal sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16,65 triliun, dengan kurs Rp16.655 per dolar AS) sebagai komitmen setelah bergabung menjadi anggota New Development Bank (NDB).
NDB adalah lembaga keuangan multilateral yang dibentuk oleh kelompok BRICS—Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan—sebagai alternatif pendanaan pembangunan di negara-negara berkembang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa penyertaan modal tersebut menandai langkah aktif Indonesia dalam mendukung arsitektur keuangan global yang lebih inklusif.
Baca Juga:Shopee Satu Dekade, Bisnis Lokal Catat Penjualan USD 270M secara GlobalUniversitas Teknologi Bandung (UTB) Gelar Wisuda XXIV Tahun 2025 dengan Penuh Makna
“New Development Bank dan pemerintah sudah sepakat untuk memberikan dana 1 miliar (dolar AS) untuk investasi (di) New Development Bank. Jadi, kita (Indonesia) menjadi anggota dan langsung berpartisipasi aktif dalam persiapan New Development Bank,” ucap Airlangga dikutip dari ANTARA, Selasa (2/12).
Menurut Airlangga, keputusan tersebut mencerminkan komitmen Indonesia dalam mempererat kerja sama negara-negara selatan (global south) melalui BRICS, meneruskan semangat penyelenggara Konferensi Asia-Afrika.
Selain itu, Menko juga berharap bergabungnya Indonesia dengan NDB diharapkan bisa membuka akses pasar baru dan memperkuat kolaborasi ekonomi dengan sesama negara berkembang yang menjadi kekuatan ekonomi utama di dunia.
Di tengah penguatan hubungan dengan BRICS, pemerintah tetap menjaga keseimbangan diplomasi ekonominya dengan Blok Barat dan negara-negara Pasifik. Salah satunya melalui persiapan Indonesia untuk memulai proses aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) pada 2026.
“Kemarin dalam rapat sudah disetujui (akses Indonesia pada tahun depan), karena Uruguay sudah duluan membentuk tim (jadi mereka aksesi duluan). Berikutnya adalah Indonesie, Meksiko, dan Peru yang akan masuk sebagai anggota CPTPP,” katanya.
Kemajuan serupa juga terlihat dalam proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Usai rampungnya perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada September 2025, dukungan dari negara anggota OECD semakin menguat.
Baca Juga:Kebijakan Fiskal Kian Agresif, Menkeu Bidik Pertumbuhan Ekonomi Q4 Sentuh 5,7 PersenTorehkan Prestasi, Dua Inovasi Pemdaprov Jabar Berhasil Masuk Validasi Lapangan pada Ajang IGA 2025
“Dari 37 negara anggota OECD, sekitar 34 negara sudah secara terbuka mendukung Indonesia. Targetnya, tahun 2027 kita resmi menjadi anggota OECD,” ujar Airlangga.