Kekhawatiran atas defisit anggaran dan urgensi langkah korektif juga disuarakan oleh mantan Wakil Wali Kota Banjar, H. Darmadji Prawirasetia.
Ia mengusulkan beberapa opsi agar Pemkot tidak mengambil kebijakan defisit. “Pertama, Kepala Daerah harus mengambil kebijakan yang tegas, salah satunya dengan memperhatikan belanja pegawai untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), di mana P3K yang baru diangkat 1.035 orang sendiri menghasilkan beban anggaran Rp3,5 miliar per bulan. Skema kedua yakni lakukan rasionalisasi belanja seluruh pegawai sebelum disahkan RAPBD,” papar Darmadji.
Ia menambahkan alternatif lain, yaitu pengurangan TPP bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema kerja yang lebih fleksibel. “Pengurangan TPP seluruh ASN bisa dilakukan dengan skema kerja ASN bisa dilakukan di rumah dengan catatan kinerja harus tercapai,” imbuhnya.
Baca Juga:Debut Manis Alfeandra Dewangga, Bojan Hodak Puji Perubahan Sikap dan Kualitasnya di PersibSport Tourism Menggema, Malang Century Journey 2025 Tuntaskan Rute 100 Mile dengan Meriah
Penetapan APBD 2026 defisit ini telah memantik alarm dari para mantan pejabat yang memahami seluk-beluk penganggaran daerah. “Pentingnya langkah berani untuk menyehatkan anggaran dari dalam, terutama melalui efisiensi belanja pegawai dan rasionalisasi, sebelum memutuskan untuk menjalankan anggaran dengan kondisi defisit. Kami menekankan agar pemerintah tidak menggantungkan harapan pada sumber pendapatan yang belum pasti, yang justru dapat membawa beban keuangan jangka panjang bagi daerah. Kebijakan fiskal yang ketat dan pruden sebagai kunci untuk menjaga stabilitas keuangan Kota Banjar di tahun anggaran 2026 mendatang,” kata Darmadji. (CEP)