Sistem lama yang mendasarkan kuota pada jumlah penduduk muslim daerah dinilai menimbulkan ketimpangan antarwilayah.
“Sekarang kuota ditentukan oleh yang paling dulu mendaftar. Siapa yang daftar lebih awal, dialah yang diprioritaskan,” ujar Enjah.
Ia memberikan contoh ketimpangan yang terjadi sebelumnya. Pendaftar dari Bandung Barat dan Bekasi yang sama-sama mendaftar pada Oktober 2013 semestinya mendapatkan kesempatan berangkat pada tahun yang sama.
Baca Juga:Misi Kebangkitan Persib Dimulai di Madura: Tiga Poin Harga Mati!Habis Sudah Kesabaran Bojan Hodak, Beberapa Pemain Persib Bakal Didepak!
Namun, karena sistem lama, Bandung Barat mendapat jatah berangkat pada 2025, sedangkan Bekasi tidak.
“Sistem baru ini ingin meratakan ketimpangan antarwilayah seperti itu,” tambahnya.
Dengan perubahan ini, Enjah berharap masyarakat tetap tenang dan menunggu informasi resmi melalui Kemenag maupun KBIH.
“Sosialisasi intensif terus dilakukan agar masyarakat memahami mekanisme baru dan tidak terjebak misinformasi terkait keberangkatan,” pungkas Enjah. (Wit)