Sekolah Rakyat dan Jalan Keluar Kemiskinan

SEKOLAH RAKYAT
Siswa melakukan tes kesehatan mata di Sekolah Rakyat Menengah Pertama, Sentra Paramita Mataram, Desa Bengkel, Lombok Barat, NTB, Senin (14/7/2025). Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi NTB, dua sekolah rakyat siap beroperasi tahun ini yaitu Sentra Paramita Mataram yang akan menampung sebanyak 100 siswa atau empat rombongan belajar (rombel) terdiri dari 50 laki-laki dan 50 perempuan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sekolah rakyat Eks Akper Selong Lombok Timur menampung sebanyak 125 siswa atau lima rombel, terdiri dari 65 laki-laki dan 60 perempuan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/rwa.)
0 Komentar

Penyaringan ini menjadi penting karena minat masyarakat sangat tinggi dan risiko salah sasaran bisa mencoreng tujuan besar program pengentasan kemiskinan.

Di luar kendala administratif, keberadaan Sekolah Rakyat memberi dampak sosial yang mulai terasa. Di daerah yang telah beroperasi, banyak siswa hadir dengan semangat baru karena merasa mendapatkan kesempatan, yang sebelumnya hanya milik kelompok yang lebih mampu.

Mereka merasakan ruang aman untuk belajar, hidup tertib di asrama, mendapat fasilitas memadai, dan berada dalam lingkungan positif yang menumbuhkan harapan.

Baca Juga:Memutus Siklus Perundungan di SekolahMenangkal Perundungan Anak di Ruang Digital

Pengalaman NTB menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat menjadi wadah mobilitas sosial baru. Anak-anak miskin dapat belajar tanpa biaya, disiapkan dengan keterampilan hidup, dan diarahkan untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja secara lebih layak.

Dalam jangka panjang, program ini dapat mempersempit kesenjangan edukasi antara kaya dan miskin di NTB, yang sebelumnya sangat lebar.

Menata Kebijakan

Sekolah Rakyat menghadirkan optimisme baru bagi NTB, tetapi keberlanjutannya bergantung pada penataan kebijakan yang konsisten dan terukur.

Tantangan pertama adalah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak persoalan teknis, seperti lahan, perizinan, dan infrastruktur hanya dapat diselesaikan jika koordinasi berjalan tanpa hambatan.

Pemerintah kabupaten/kota perlu lebih proaktif karena merekalah pemilik wilayah dan pihak pertama yang berinteraksi dengan masyarakat.

Kedua, percepatan pembangunan fasilitas permanen di Lombok Utara harus menjadi contoh bagi daerah lain. Pembangunan sekolah terpadu yang lengkap akan menjadi model implementasi ideal Sekolah Rakyat, sehingga kelak sekolah rintisan dapat dipindahkan ke lokasi yang lebih representatif.

Ketiga, pembenahan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) harus terus dilakukan. Validasi mendalam penting untuk memastikan penerima manfaat benar-benar berasal dari keluarga miskin ekstrem. Ketika data akurat, kepercayaan publik meningkat dan kebijakan berjalan efektif.

Baca Juga:Jangan Tunda Menjaga Kesehatan MentalAyo Lengkapi Imunisasi Bayi

Keempat, kualitas tenaga pengajar dan pendamping harus menjadi prioritas. Mereka memegang peran utama dalam membentuk karakter, disiplin, dan motivasi anak.

Guru yang profesional akan memastikan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya tempat tinggal anak miskin, tetapi lembaga pendidikan yang membentuk masa depan mereka.

0 Komentar