Selain itu, FK-KBIHU meminta adanya kebijakan transisi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengatasi dampak dari perubahan aturan yang mendadak ini, agar calon jemaah haji tidak menjadi korban.
Dampak finansial yang sudah ditanggung para calon jemaah juga menjadi sorotan. Gun Gun menyatakan bahwa banyak di antara mereka yang telah berkorban secara material. “Kami sudah berkorban dengan menjual aset-aset kami dengan harga di bawah standar hanya untuk melunasi biaya haji dan sebagai bekal ketika beribadah di tanah suci. Itu sebuah kerugian materil yang sangat besar bagi kami,” keluhnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjar, Akhmad Fikri Firdaus, memberikan penjelasan mengenai mekanisme kuota.
Baca Juga:Pimpinan Dewan Dorong Sosialisasi Masif Buntut Pemangkasan Kuota Haji 2026Pil Pahit Kuota Haji 2026, Kota Banjar Hanya Peroleh 10 Kuota
Ia menegaskan bahwa tidak ada kuota haji yang spesifik untuk tingkat kota atau kabupaten, melainkan yang berlaku adalah kuota provinsi. Dari kuota Provinsi Jawa Barat itulah, Kota Banjar hanya memperoleh jatah 10 orang untuk calon jemaah haji.
“Dengan kebijakan yang baru ini, kuota haji di Jawa Barat secara keseluruhan hilang sekitar 15 kloter atau setara dengan 9.000 kuota calon jemaah haji. Namun, untuk Kota Banjar, setelah dilakukan validasi ulang, estimasi saat ini justru ada peningkatan. Dari yang awalnya hanya 10 orang, sekarang menjadi 27 orang yang telah divalidasi. Estimasi keberangkatan secara resmi akan diumumkan kemudian,” jelas Akhmad Fikri.
Wali Kota Banjar, Sudarsono, yang menerima audiensi tersebut, menyatakan komitmennya untuk membawa aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi.
“Saya akan berkomunikasi dengan kepala daerah lain agar bisa kompak menyikapi hal ini. Komunikasi kita dengan kepala daerah se-Jawa Barat ini bagus. Besok, saya akan segera menyampaikan dan mengajak urun rembug dengan para kepala daerah lainnya untuk mencari solusi terbaik,” janji Sudarsono.
Dukungan juga datang dari Ketua Sementara DPRD Kota Banjar, Sutopo. Ia mendesak agar Pemkot segera menyampaikan usulan dan protes ini kepada Gubernur Jawa Barat agar tidak terkesan terlambat.
“Ini harus segera dijadwalkan pertemuannya dengan Gubernur. Kami dari DPRD siap mendukung dan mendorong agar aspirasi masyarakat calon jemaah haji Kota Banjar ini segera ditindaklanjuti,” pungkas Sutopo. (CEP)