Serapan Anggaran Kementerian PU Masih Rendah, Menteri Dody Pasang Target 96 Persen di Desember

Serapan Anggaran Kementerian PU Masih Rendah, Menteri Dody Pasang Target 96 Persen di Desember
Menteri Dody Hanggodo saat diwawancara awak media di dapur SPPG BBWS Citanduy Kota Banjar Jawa Barat, Selasa (18/11/2025). (Cecep Herdi/Jabar Ekspres)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Di tengah sorotan tajam dari DPR dan ancaman penarikan anggaran dari Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan optimisme bahwa serapan anggaran kementeriannya akan mencapai target pada akhir tahun. Pernyataan ini disampaikan menanggapi laporan rendahnya realisasi anggaran yang kini masih berkisar di angka 56,53 persen hingga November 2025.

“Ini proses, ini sedang kita kejar target serapannya. Insha Alloh Desember itu sesuai target kita 96 persen lebih lah. Kita optimis serapan anggaran tercapai sesuai target. Karena kan beberapa kontrak sudah selesai, kita arahkan yang sudah selesai kontrak segera ambil uang muka termasuk serapan anggaran untuk SPPG, termasuk pembangunan sekolah rakyat,” tegas Dody Hanggodo usai mengecek dapur SPPG di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, Kota Banjar, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).

Tekanan terhadap Kementerian PU semakin membesar setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU sehari sebelumnya, Senin (17/11/2025). Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, secara gamblang memaparkan ketertinggalan realisasi anggaran kementerian ini.

Baca Juga:Realisasi APBD 2025 Jauh dari Target, Kemendagri Dorong Pemda Lakukan PercepatanMeski Realisasi Pajak Alat Berat Jabar Lampaui Target, Bapenda Sebut Status Sewa jadi Tantangan

Lasarus mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima Komisi V, realisasi anggaran Kementerian PU per November 2025 baru mencapai 56,53 persen dari total pagu anggaran yang mencapai Rp 109,81 triliun. Angka ini, menurutnya, jauh di bawah target rencana awal yang seharusnya sudah berada di 89,03 persen pada periode yang sama. “Sehingga, perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi dari Inpres ini,” terang Lasarus di Gedung DPR, Jakarta dikutip dari berbagai sumber.

Lebih lanjut, Lasarus meminta penjelasan mendetail dari Menteri Dody mengenai akar permasalahan rendahnya serapan ini. Ia juga menagih langkah-langkah konkret yang akan diambil Kementerian PU untuk mendongkrak realisasi anggaran yang tersisa dalam waktu terbatas.

Sorotan tidak hanya pada angka serapan secara umum, tetapi juga pada realisasi fisik sejumlah proyek strategis yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres). Lasarus menyebutkan, Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan, misalnya, progres fisiknya baru mencapai 29,33 persen.

0 Komentar