JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bogor terus mempercepat pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya segera dirasakan seluruh pelajar dan masyarakat rentan gizi di Kabupaten Bogor.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa program MBG merupakan prioritas nasional yang harus dijalankan dengan tata kelola yang transparan dan tepat sasaran.
Menurutnya, program ini merupakan prioritas presiden dan harus dijalankan dengan serius, administrasi lengkap, serta mekanisme penggunaan bahan yang tepat.
Baca Juga:Korban Pohon Tumbang Jadi Alarm, DPRD Bogor Minta Pemangkasan Pohon Dilakukan CepatStaf Khusus Presiden Nilai AI Dapat Kembangkan Potensi Ekonomi Kreatif Kota Bogor
“Semua pihak wajib mengawasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya, Rabu (12/11).
Rudy menekankan pentingnya perencanaan matang, pengelolaan aset yang tertib, dan percepatan sertifikasi laik fungsi untuk seluruh dapur MBG yang telah dibangun.
Ia juga meminta agar lahan dan aset pemerintah daerah segera diinventarisasi, sehingga koordinasi antara koperasi desa Merah Putih dan dapur MBG berjalan optimal.
“Target kami, seluruh siswa di Kabupaten Bogor bisa menerima manfaat MBG. Ke depan, program ini juga akan diperluas untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak stunting,”ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty memaparkan bahwa dari total 288 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdata per 3 November 2025, sekitar 67 persen atau 195 SPPG telah mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji (PKPSS).
Pelatihan tersebut diikuti seluruh karyawan dengan rata-rata 47 pegawai per SPPG, sehingga partisipasi mencapai 100 persen.
Selain itu, sebanyak 163 SPPG (56,5 persen) telah menjalani inspeksi kesehatan lingkungan oleh petugas Puskesmas.
Baca Juga:Staf Khusus Presiden Nilai AI Dapat Kembangkan Potensi Ekonomi Kreatif Kota Bogor Dorong UMKM Naik Kelas, Wakil Wali Kota Bogor Ajak Pelaku Usaha Manfaatkan Teknologi AI
Pemeriksaan meliputi kebersihan dapur, kualitas air, dan fasilitas penyajian makanan. Dalam waktu bersamaan, 163 SPPG juga telah mengirimkan sampel makanan, alat makan, dan air ke Laboratorium Pengujian Daerah (LABKESDA) untuk memastikan standar higiene pangan.
Hingga kini, 35 SPPG (12,6 persen) telah berhasil memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dinas Kesehatan mendorong seluruh SPPG segera melengkapi persyaratan agar proses sertifikasi bisa dipercepat.
“Proses sertifikasi ini menjadi langkah penting untuk menjamin mutu pangan dan gizi di sekolah. Kami ingin seluruh SPPG di Kabupaten Bogor memenuhi standar higiene agar anak-anak kita mendapatkan makanan yang sehat dan aman,” pungkasnya.