JABAR EKSPRES – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menunjukkan sikap proaktif dalam mengawal penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif (Ekraf) di daerah.
Melalui pendekatan “belanja masalah”, kementerian ini turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi dan mencari solusi konkret atas kendala yang dialami para pelaku usaha, salah satunya terkait termin pembayaran tenant di The Hallway Space, Kota Bandung.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leon Alpha Edison, mengatakan pihaknya tidak hanya berfungsi sebagai pengambil kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga sebagai orchestrator yang memastikan sinergi lintas sektor berjalan efektif.
Baca Juga:Lendeng N D’Gank Perkuat Persaudaraan di JabarJawab Tantangan Digitalisasi Petani, Kemenko PM Gelar Dua Pelatihan Strategis di Al-Ittifaq
“Sebagai penyelenggara negara, kami tidak bisa hanya menunggu laporan di balik meja. Kami harus proaktif mendengar langsung tantangan yang dihadapi Koperasi, UMKM, pelaku ekonomi kreatif, hingga pekerja migran,” ujar Leon di sela acara Dialog Bersama Deputi dengan pelaku ekonomi kreatif yang digelar di The Hallway Space, Bandung, Rabu (5/11/2025).
Leon mengungkapkan, dalam kunjungan lapangan beberapa waktu lalu, tim Kemenko PM menemukan adanya keluhan serius dari para tenant terkait skema termin pembayaran yang dinilai memberatkan arus kas (cash flow) usaha mereka.
“Ini masalah krusial bagi keberlangsungan usaha. Kalau cash flow mereka terganggu, maka rantai ekonomi kreatif di Bandung juga ikut terdampak,” ujarnya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemenko PM segera mengeluarkan nota dinas resmi untuk mengoordinasikan pencarian solusi bersama berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah Daerah Kota Bandung, pengelola The Hallway Space, serta perwakilan tenant. Upaya cepat ini membuahkan hasil positif.
Rilly Robbi, pengelola The Hallway Space, menyampaikan apresiasinya atas langkah konkret Kemenko PM yang turun langsung ke lapangan dan membantu mempertemukan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami sangat berterima kasih kepada Kemenko PM yang responsif menjembatani masalah ini. Nota dinas yang diterbitkan menjadi dasar bagi kami dan Perumda Pasar Juara Bandung untuk menemukan titik temu terbaik terkait skema termin pembayaran,” ujar Rilly.