JABAR EKSPRES – Di tengah arus deras informasi dan tuntutan publik yang kian kritis, Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kota Cimahi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) tingkat kota, Jum’at (24/10/25).
Rakor yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh para pejabat pengelola PPID dan SP4N-LAPOR! dari seluruh perangkat daerah, kelurahan, UPT puskesmas, hingga satuan pendidikan dasar dan menengah negeri se-Kota Cimahi.
Baca Juga:Konser “The Journey Continues by Aloka", Peterpan Berhasil Bawa Euforia Generasi ke GenerasiGubernur Ahmad Luthfi Raih Penghargaan Pemimpin Percepatan Ekonomi Daerah
Koordinasi ini menjadi bagian dari proses dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif.
Tiga narasumber utama hadir memberi perspektif yang berbeda namun saling melengkapi, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Dr. Erwin Kustiman, Asisten Ahli Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Fahmi Lidznillah, serta Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Rahma Sari Kusmiyati.
Kepala Diskominfo Kota Cimahi, Achmad Saefulloh, menegaskan keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban administratif, melainkan hak asasi manusia dan wujud nyata dari kedaulatan rakyat.
“Pengelolaan informasi publik yang baik adalah bagian dari upaya mewujudkan good governance. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan publik menjadi kunci pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tujuan utama Rakor ini adalah memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan literasi seluruh pengelola PPID dan SP4N-LAPOR! di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
Dengan pengelolaan informasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, pemerintah diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah, agar pelayanan publik menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan warga,” lanjutnya.
Baca Juga:
Namun, Achmad juga mengingatkan bahwa tantangan utama keterbukaan informasi kini terletak pada kecepatan dan ketepatan dalam beradaptasi terhadap teknologi digital.
“Keterbukaan informasi harus berjalan seiring dengan kemudahan akses digital agar pelayanan publik lebih cepat, efisien, dan terpercaya,” tambahnya.