JABAR EKSPRES – Usai mendatangi Kantor Kemendagri, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyambangi Bank Indonesia (BI) pada Kamis (22/10) untuk mengkonfirmasi data terkait simpanan uang Pemda dalam bentuk deposito.
Dedi Mulyadi menguraikan, berdasarkan data dari BI terkait pelaporan keuangan per 30 September 2025, dana kas daerah Pemprov Jabar tercatat sebesar Rp3,8 triliun. Dana tersebut tersimpan dalam bentuk rekening giro, bukan deposito.
Kemudian ada dana lainnya, yang merupakan dana dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tersimpan dalam bentuk deposito BLUD masing-masing dan di luar kas daerah.
“Jadi tidak ada deposito, apalagi sampai Rp4,1 triliun,” jelasnya.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Buka Data Keuangan Daerah, Purbaya: Dikibulin Anak Buahnya ItuPara Siswa Tabrak Aturan, Kebijakan Dedi Mulyadi Dulu Terlihat Gagah tapi Kini Lemah Pengawasan
Pria yang akrab disapa KDM itu melanjutkan, dana milik Pemprov yang tersimpan per tanggal 22 Oktober, sekitar Rp2,4 triliun. Dana tersebut akan dibelanjakan antara lain, untuk membayar gaji pegawai, kontrak-kontrak pembangunan, jalan irigasi, bangunan sekolah, rumah sakit, termasuk pegawai non-ASN.
Sehingga, tidak ada dana Pemprov Jabar yang mengendap. Karena dana itu keluar masuk untuk operasional dan pembayaran.
Bahkan, total kebutuhan yang harus dibayarkan secara berkala sampai 31 Desember 2025, mencapai Rp10,5 triliun.
“Dari mana untuk menutup kekurangan angka itu, yakni dari dana transfer pemerintah pusat ke daerah, pendapatan asli daerah (PAD), juga dari pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat menurut undang-undang,” ujarnya.
KDM berharap hasil klarifikasi ke BI maupun Kemendagri itu bisa menjadi pencerahan. Sehingga bisa jelas terkait simpanan uang milik Pemprov Jabar. Lalu tidak ada lagi kecurigaan terkait pengelolaan keuangan daerah. (son)