Pemerintah menegaskan efisiensi ini tidak akan menyentuh hak-hak pegawai dan tetap berupaya menjalankan program prioritas.
“Kami sudah kelompokkan dari yang paling prioritas dulu. Intinya, kita tetap pakai konsep zero waste budgeting dalam perencanaan anggaran,” tandasnya.
Sementara menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Harjono, menjelaskan pada rancangan awal RAPBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 1,58 triliun.
Baca Juga:Virgil van Dijk Minta Liverpool Tak Berpuas Diri!Oihan Sancet Diproyeksikan Jadi Motor Baru Manchester United
Dari jumlah itu, kata Harjono Rp 1 triliun lebih bersumber dari TKD, sedangkan Rp 559 miliar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, angka tersebut jauh dari kenyataan. TKD ternyata hanya akan turun menjadi Rp 781 miliar, berkurang sekitar Rp 238 miliar dari proyeksi awal.
“Selisihnya cukup besar, dari Rp 1,20 triliun ternyata hanya Rp 780 miliar realisasinya,” kata Harjono.
Untuk menambal kekurangan itu, Pemkot Cimahi berusaha menaikkan PAD melalui sektor retribusi daerah sebesar Rp 13 miliar, sehingga total PAD naik menjadi Rp 573 miliar. Meski begitu, angka itu belum cukup untuk menutup defisit.
“Pendapatan kita jadi Rp 1,35 triliun. Belanjanya Rp 1,59 triliun, jadi defisit Rp 240 miliar. Lalu ditutup dari Silpa Rp 132 miliar, masih tersisa Rp 109 miliar,” papar Harjono merinci.
Dalam kondisi serba terbatas ini, Pemkot Cimahi tetap berpegang pada prinsip zero waste budgeting sebuah pendekatan yang menolak adanya pemborosan dalam setiap program.
Harjono menekankan, pilihan untuk mengatasi selisih itu hanya dua, menambah pendapatan atau kembali memangkas belanja.
Baca Juga:Jurgen Klopp Buka Peluang Kembali ke Liverpool?Alex Pastoor Akui Tak Kaget Dipecat dari Timnas Indonesia
“Tekniknya berarti menambah pendapatan Rp 109 miliar, atau mengurangi belanja sebesar itu. Tapi belanja sudah kita kurangi cukup banyak, sementara pendapatan juga sudah di-push sesuai potensi. Ini nanti yang dibahas bersama dewan,”tutupnya. (Mong)