Di tengah tantangan fiskal, Kang DS sapaan akrabnya meminta seluruh jajaran perangkat daerah untuk lebih proaktif mengoptimalkan potensi PAD.
Dia menugaskan para kepala dinas, kepala bidang, hingga camat untuk turun langsung ke lapangan, tidak hanya bekerja di balik meja.
“Saya perintahkan para camat, jangan hanya duduk di belakang meja. Harus sering ke lapangan, melihat potensi dan membantu masyarakat. Saya juga meminta kepala dinas dan kabid yang berkaitan dengan pendapatan untuk betul-betul bekerja optimal. Kalau tidak mampu mencapai target, ganti saja dengan yang lebih kompeten,” tegasnya.
Baca Juga:Jurgen Klopp Akui Tolak Tawaran Manchester United!Krisis Kepercayaan, Jepang Pertimbangkan Tinggalkan AFC dan Bentuk Federasi Baru
Sebagai bentuk pembelajaran, ia juga mendorong studi banding ke daerah lain yang sukses meningkatkan pendapatan daerah.
“Ada daerah yang pendapatannya naik dari Rp1,3 triliun menjadi Rp10 triliun, yaitu Kota Surabaya. Saya perintahkan dinas terkait pendapatan untuk studi tiru ke sana. Kita harus belajar dari yang berhasil,” ujarnya.
Ia pun menyoroti rendahnya realisasi pajak reklame dan pajak hotel. Dari target pajak reklame Rp15 miliar, baru tercapai Rp6,8 miliar. Sedangkan dari target pajak hotel Rp75 miliar, baru sekitar Rp19 miliar.
“Kalau reklame tidak bayar pajak meski sudah SP1, SP2, SP3, saya minta potong saja reklamenya. Jangan dibiarkan tidak tertib,” katanya.
Dadang berharap seluruh ASN meningkatkan semangat dan kinerja di tengah tantangan fiskal ini.
“Saya ingin kita semua tingkatkan semangat dan inovasi. Pemerintah daerah akan tetap memberikan reward yang disesuaikan dengan kinerja,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana menambahkan, penyesuaian TPP merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah sebagai respons atas prognosis fiskal tahun depan.
Baca Juga:Louis van Gaal Takkan Latih Timnas Indonesia!Sekda Jateng Serukan Makan Makanan Sehat dan Berkualitas
Sejumlah pos anggaran telah mengalami pengurangan signifikan, seperti perjalanan dinas dan sosialisasi.
Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah, belanja perjalanan dinas turun dari Rp73,86 miliar menjadi Rp36,93 miliar. Sementara itu, anggaran sosialisasi turun dari Rp95,99 miliar menjadi Rp76,79 miliar.
“Fiskal daerah saat ini tidak terlepas dari pengaruh kebijakan pusat, termasuk pelaksanaan SKB 3 Menteri tentang percepatan program tiga juta rumah, di mana BPHTP dan retribusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi nol. Kami juga melakukan penghapusan piutang PBB. Prognosis ini dilakukan untuk mencegah defisit,” jelas Cakra.