JABAR EKSPRES – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan bahwa stabilitas fiskal daerah menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menjelang akhir tahun 2025.
Hal itu disampaikan Bupati yang akrab disapa Kang DS dalam Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintah Kabupaten Bandung, di Gedung Moh Toha, Soreang, Senin 20 Oktober 2025.
Menurutnya, perubahan drastis dalam skema keuangan daerah atau APBD akibat pengurangan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang mencapai hampir Rp.1 triliun wajib segera diantisipasi oleh pemerintah daerah.
Baca Juga:KUR Mikro vs KUR Kecil BRI 2025: Apa Bedanya dan Mana yang Cocok untuk Kamu? Ini Jawabannya!5 Motor Listrik Harga Terjangkau dan Desain Elegan Tahun 2025!
“Kabupaten Bandung awalnya memiliki belanja Rp.7,6 triliun, kini berkurang karena DAK tidak masuk di tahun 2025. PAD yang ditargetkan Rp.2,2 triliun baru tercapai Rp.1,4 triliun per 17 Oktober, jadi masih ada Rp.800 miliar yang belum masuk,” jelas Kang DS.
Untuk menjaga kestabilan fiskal, ia menyebutkan pemerintah daerah akan menyesuaikan skema anggaran, termasuk penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN.
“Kabupaten Bandung sebenarnya memiliki tukin tertinggi di Bandung Raya. Tapi dengan kondisi fiskal sekarang, kita harus realistis dan melakukan penyesuaian selama empat bulan ke depan,” tegasnya.
Terlebih, pihaknya juga mengingatkan potensi pengurangan TKD pada tahun 2026 yang diproyeksikan berkurang sekitar Rp.945 miliar.
“Kalau tidak ada inovasi, daerah bisa kolaps. Karena itu saya minta seluruh kepala dinas dan camat untuk bergerak cepat dan kreatif dalam menggali potensi pendapatan,” ujarnya.
Kang DS juga meminta para Kepala OPD dan para camat untuk dapat menyampaikan dan memberi penjelasan kepada jajarannya tentang kebijakan penyesuaian tukin ASN tersebut.
Termasuk penjelasan bahwa tukin ASN itu diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah. Tukin ASN itu berasal dari PAD Kabupaten Bandung. Ketika target PAD-nya belum memenuhi target, tukin pun berpotensi terdampak penyesuaian.
Baca Juga:Bupati Bandung Ajak IKA PMII Bersinergi Dukung Program Pemerintah Pusat dan Daerah Simulasi Angsuran KUR BRI 2025 dengan Pinjaman Rp80 Juta Beserta Cara Ajukan Online Mudah!
“Dari target PAD Rp.2 triliun, saat ini baru Rp.1,4 triliun. Tim TAPD melakukan pembahasan hingga 5 kali sebelum memutuskan kebijakan penyesuaian tukin ini. Tapi karena kondisi keuangan berat, kita prioritaskan stabilitas fiskal daerah,” bebernya.
“Penyesuaian tukin ini untuk menjaga fiskal daerah. Tapi kalau nanti pendapatan melebihi tahun kemarin silakan (normal kembali). Tapi harusnya tukin itu fluktuatif, disesuaikan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.