Namun, Mulyadi menilai solusi yang ditawarkan Menteri Hanif terkesan “serampangan” dan hanya berfokus pada penindakan tanpa kajian mendalam terhadap nasib masyarakat.
Ketimbang penyegelan yang mematikan ekonomi, ia mendesak adanya solusi komprehensif yang tetap menjaga lingkungan sekaligus mengoptimalkan potensi wisata daerah.
Pertanyaannya kini, apakah Presiden Prabowo Subianto akan menanggapi desakan kritis dari kader partainya sendiri dan menghentikan kebijakan Menteri LH yang kini menjadi sorotan tajam karena dianggap membuat ribuan warga menjadi pengangguran mendadak? Rakyat Puncak kini menanti intervensi langsung dari Istana.