JABAR EKSPRES – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara mengajak media ikut aktif mengawasi roda pemerintahan. Apalagi di tengah derasnya arus media sosial yang kadang menimbulkan bias.
Menurut Politikus Partai Golkar itu, media masih punya peran dalam menyuarakan aspirasi publik dan menjaga stabilitas sosial di tengah derasnya arus informasi digital. Media masih punya sejumlah kaidah dan etik dalam melaporkan informasi.
Hal itu jadi pembeda dengan media sosial. Yang cenderung tanpa filter. Sehingga tidak sedikit ada bias. Buntutnya, kesalahan persepsi di media sosial dapat menimbulkan bias dan ketegangan sosial.
Baca Juga:Beberkan Alasan Tangkap Very Kurnia di Aksi Unjuk Rasa DPRD Jabar, Polisi Sebut Ada Unsur Tindak Pidana!Viral Brimob Ajudan Bupati Purwakarta Kepergok Selingkuh, Begini Penjelasan Polda Jabar!
“Masyarakat kini sangat cepat menyerap informasi. Satu judul atau caption bisa langsung membentuk opini publik tanpa membaca isi berita secara utuh,” katanya, Jumat (10/10).
Iswara berharap media yang profesional tetap menjadi penjernih informasi, bukan justru memperkeruh suasana.
Politisi Partai Golkar tersebut melihat, saat ini banyak masyarakat yang langsung menyimpulkan pemberitaan hanya dari judul saja.
“Ketika satu pihak diserang opini negatif, semua ikut membenarkan tanpa memverifikasi. Ini berbahaya,” katanya.
Transparansi, edukasi publik, dan pemberitaan berimbang, lanjut Iswara, harus menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
Sampaikan Kondisi APBD 2026
Wakil Ketua DPRD Jabar M.Q. Iswara menuturkan, pembahasan terkait APBD 2026 itu memang tengah berlangsung di DPRD. Yakni masih dalam tahap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“Baru tuntas di tingkat komisi, sekarang naik di tingkat Badan Anggaran,” terangnya, Jumat (10/10).
Baca Juga:KDM Inisiasi Minta Warga Jabar Iuran Rp1.000 Per Hari, Anggota DPRD: Saya Menolak Adanya Program Seperti IniAwasi Birokrasi, Komisi I DPRD KBB Bentuk Pos Pengaduan
Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, penurunan dana transfer dari Pemerintah Pusat itu memang jadi salah satu isu serius dalam pembahasan APBD 2026.
“Itu (Pemangkasan Dana Trasfer.red) kan berlaku nasional ya, makanya ada sampai beberapa Gubernur mendatangi Pak Menkeu,” sambungnya.
Menurut Iswara, pengurangan itu dari beberapa pos anggaran yang biasa mengalir ke daerah. Mulai Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) hingga dana bagi hasil.
“Pengurangan DAU itu yang cukup mengganggu, karena biasanya dialokasikan untuk gaji pegawai. Kami harap DAU tidak ada banyak perubahan,” cetusnya.(son)