“Pengetatan efisiensi harus lebih fokus pada program strategis daerah. Instruksi khusus memang belum ada, tapi pasti akan ada pemangkasan di beberapa pos belanja,” jelasnya.
Salah satu perubahan yang mulai diterapkan adalah transformasi budaya kerja di internal birokrasi. Langkah ini bukan hanya soal penghematan, tapi juga modernisasi sistem kerja menuju birokrasi digital.
“Ya, harus ada pembiasaan baru. Misalnya rapat-rapat tanpa minum dan tanpa snack. Lebih baik beralih ke sistem IT seperti Zoom, pelayanan digital, dan surat elektronik. Kalau sudah paperless, belanja untuk kertas juga berkurang,” ungkapnya.
Baca Juga:APPSI Layangkan Protes Pemangkasan TKD, Begini Respons MenkeuBupati Bandung Pastikan RAPBD 2026 Tetap Berpihak ke Masyarakat Meski TKD Dipangkas 935 Miliar
Namun, Ronny tak menampik bahwa kebijakan efisiensi ini berpotensi menekan program sosial yang menyentuh masyarakat secara langsung, terutama yang berkaitan dengan penanggulangan pengangguran.
“Kalau anggarannya dikurangi, otomatis program pengentasan pengangguran juga ikut berkurang kuantitasnya. Misalnya untuk pelatihan, pemagangan, dan program kerja lainnya,” ujarnya.
Saat ini, tingkat pengangguran di Kota Cimahi masih berada di kisaran 8 persen, dan setiap tahun pemerintah memiliki target untuk menurunkannya.
Kondisi fiskal ini menjadi cerminan bahwa tantangan utama Cimahi bukan hanya menjaga keseimbangan angka-angka dalam APBD, melainkan juga memastikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tetap berlanjut di tengah tekanan fiskal nasional.
Penurunan dana transfer pusat menjadi sinyal tegas bahwa daerah harus bertransformasi menuju kemandirian fiskal.
Optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta inovasi pendapatan berbasis layanan publik digital kini menjadi keharusan, bukan lagi pilihan.
Ronny menegaskan, penguatan PAD bukan hanya menjadi tanggung jawab Bappenda, tetapi seluruh perangkat daerah.
Baca Juga:Meski TKD 2026 Dipangkas, Bupati Kang DS: Proyeksi Ekonomi Kabupaten Bandung Berputar Rp150 TriliunRealisasi Dana TKD Tembus Rp400 Triliun, Menkeu: Dukung Pemerataan Layanan Publik di Daerah
“Fokus kita bukan sekadar menambal kekurangan, tapi membangun sistem pendapatan yang berkelanjutan,” tandasnya. (Mong)