JABAR EKSPRES – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah kembali soroti kebijakan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi terkait penghentian bantuan untuk lembaga keagamaan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dinilai kurang memperhatikan lembaga keagamaan, yang mana di sisi lain pemerintah pusat justru menaruh perhatian tinggi terhadap pesantren.
“Tragedi runtuhnya bangunan di Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan korban jiwa memantik perhatian nasional,” kata Maulana kepada Jabar Ekspres, Rabu (8/10).
Baca Juga:Fraksi PDI Perjuangan Jabar Beberkan Alasan Absen Pengesahan Perubahan APBD, Salah Satunya Hibah Pesantren! Hibah Pesantren Kosong di Perubahan APBD 2025, Ini Penjelasan Sekda
“Namun di tengah kepedulian pemerintah pusat, kebijakan Pemprov Jawa Barat justru semakin menjauh dari dunia pesantren, terutama sejak kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi,” lanjutnya.
Menurut Maulana, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keteladanan dalam merespons cepat peristiwa yang menimpa Pesantren Al-Khoziny tersebut.
Presiden langsung memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhaimin Iskandar untuk meninjau kondisi pesantren di seluruh Indonesia.
Maulana berujar, saat Presiden Prabowo merasa khawatir terhadap kondisi bangunan pesantren dan langsung bergerak cepat, itu menunjukkan kepedulian mendalam terhadap pendidikan keagamaan.
“Lain halnya dengan Pemprov Jabar yang justru terkesan menjauh dari pesantren,” ujarnya.
Maulana mengucapkan, belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan berharap tragedi di Pesantren Al-Khoziny, menjadi yang terakhir menimpa lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia.
“Musibah ini bukan sekadar bencana, tetapi juga alarm keras tentang lemahnya perhatian pemangku kebijakan terhadap keselamatan santri dan kelayakan bangunan pesantren,” ucapnya.
Baca Juga:Efisiensi! Dedi Mulyadi Hapus Dana Hibah, Kalangan Pesantren Ramai-ramai Bersuara Kritik Pergunu Jabar Soroti Penghapusan Dana Hibah : Berpotensi 'Mematikan' Pesantren
Politikus PKB itu menilai, gejala menjauhnya Pemprov Jabar dari pesantren terlihat sejak perubahan arah kebijakan di bawah Gubernur Dedi Mulyadi.
Sebelum periode tersebut, beber Maulana, bantuan untuk pesantren, masjid dan mushola secara rutin dialokasikan, meskipun tidak besar.
“Bahkan untuk tahun anggaran 2025 sebenarnya sudah disiapkan Rp135 miliar untuk bantuan lembaga keagamaan,” bebernya.
“Namun dengan alasan adanya oknum penerima yang kurang baik, bantuan pesantren justru dihentikan,” tambah Maulana.
Legislator Fraksi PKB itu juga mengungkapkan, Pemprov Jabar sempat menjanjikan skema pengganti berupa beasiswa bagi santri.
Akan tetapi, Maulana melanjutkan, janji tersebut kembali diingkari, karena anggaran beasiswa santri dalam Perubahan APBD 2025 hanya sebesar Rp5 miliar, tanpa kejelasan teknis pelaksanaan.