JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Bogor tengah menghadapi tekanan fiskal akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk merespons kondisi ini, Pemkot mulai menyiapkan langkah-langkah efisiensi belanja serta mendorong komitmen dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna memastikan keberlanjutan pembangunan di daerah.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengatakan, saat ini sejumlah program prioritas membutuhkan kepastian anggaran agar bisa terealisasi. Salah satunya adalah penanganan infrastruktur Jalan Saleh Danasasmita atau Batutulis.
Proyek ini sebelumnya sempat tidak terakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), namun kini kembali dipastikan masuk skema bantuan Pemprov Jabar tahun 2026.
Baca Juga:Proyek 25 Ruas Saluran Drainase di Cimahi Telan Anggaran Rp7 Miliar, DPUPR Klaim Tuntas November 2025Pemkab Bogor dan DPRD Tetapkan Persetujuan Bersama Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
“Dari sekian usulan yang coba kami sampaikan kepada pihak provinsi, yang paling mendesak saat ini memang Jalan Batutulis. Lahan sudah ada, tapi sebelumnya nol anggaran. Sekarang alhamdulillah sudah dipastikan masuk untuk infrastruktur 2026,” ujar Jenal, Jumat (3/10/2025).
Sementara permasalahan lainnya yang turut menjadi perhatian adalah kurangnya penyaluran dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari provinsi sebesar Rp8,4 miliar.
Menurutnya, hal ini penting untuk segera ditindaklanjuti karena berkaitan langsung dengan layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-BPJS.
“Kami berharap kekurangan dana PBI Rp8,4 miliar dapat segera dibayarkan. Sehingga, Universal Health Coverage (UHC) pelayanan masyarakat tidak mampu, BPJS bisa tetap terlayani,” katanya.
Adapun permasalahan krusial lainnya yakni terkait Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat. Berdasarkan arahan Gubernur Jawa Barat, pelaksanaan Porprov 2026 akan dilakukan dengan sistem penyebaran di seluruh kabupaten/kota, tidak hanya terpusat di tuan rumah yang sebelumnya ditetapkan, yaitu Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok.
“Ternyata ada skema baru yang akan dilakukan Pak Gubernur, Porprov akan disebar ke seluruh kota/kabupaten se-Jawa Barat. Kita menunggu perubahan keputusan atau peraturan gubernur yang baru agar Pemkot Bogor bisa menyesuaikan anggaran KUA-PPAS 2026,” ujarnya
Dengan adanya pengurangan transfer dari pusat hingga sebesar Rp340 miliar, Pemkot Bogor pun kini harus menyesuaikan kembali postur APBD.
Baca Juga:Pemkot Bogor Siap Bangun Instalasi Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik Mengharumkan Kota Hujan: Atlet Disabilitas Bogor Sabet 2 Emas dan 1 Perak di Peparda Jabar 2025
Kondisi defisit ini juga mendorong daerah menutup celah anggaran tersbut dengan efisiensi dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini harus dilakukan agar semua program dan pembangunan strategis di Kota Bogor dapat terlaksana dengan baik.