JABAR EKSPRES- Pemerintah Kecamatan Pangalengan bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Disdalduk PPA) Kabupaten Bandung menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja TPK 2025 di Desa Margamekar, Kecamatan Pangalengan, Selasa 30 September 2025.
Camat Pangalengan, Vena Andriawan, dalam kesempatan itu memperkenalkan program inovasi bernama Patengan SML.
Program ini dijalankan dengan pendekatan pentahelix, yaitu melibatkan akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah, dan media dalam satu gerakan bersama.
Baca Juga:133 Ribu Keluarga Berisiko Stunting, Pemkab Bandung Dorong Pendampingan Intensif oleh TPKRamai Dugaan Keracunan Program MBG di Pangalengan, Faktanya Tidak Benar
“Alhamdulillah, hari ini kami bisa menyampaikan inovasi baru di Pangalengan. Program Patengan SML ini fokus pada tiga hal: menurunkan angka stunting, menekan angka kemiskinan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Semua dilakukan secara kolaborasi lintas sektor,” kata Vena dalam keterangannya, Selasa 30 September 2025.
Ia menjelaskan, program ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Dari sisi akademisi, Telkom University berperan dengan menghadirkan dashboard Rumah Stunting Pangalengan.
Dashboard ini, kata ia, nantinya akan memastikan setiap intervensi yang dilakukan pemerintah desa, puskesmas, hingga CSR perusahaan dapat terpantau dengan baik dan hasilnya bisa diukur.
“Dengan adanya dashboard, semua intervensi penanganan stunting bisa terukur. Jadi jelas hasilnya seperti apa,” jelasnya.
Dalam kegiatan ini, Star Energy memberikan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk 100 keluarga berisiko stunting, khususnya ibu hamil, menyusui, dan balita.
Sedangkan, PTPN menyalurkan 200 paket bantuan setiap bulan selama enam bulan untuk keluarga terdampak stunting.
Sementara itu, dari kalangan komunitas, Yayasan Care menyalurkan 300 paket bantuan gizi untuk tiga desa, yaitu Margamukti, Margamekar, dan Banjarsari.
Baca Juga:
Selain stunting, program Patengan SML juga menyasar penanganan masalah kemiskinan, khususnya di wilayah perkebunan.
Menurut Vena, salah satu persoalan yang muncul adalah status pensiunan BUMN yang tidak tercantum dalam KTP. Akibatnya, banyak pensiunan tidak masuk data penerima bantuan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan PTPN. Nanti status di KTP akan disesuaikan, tapi hak pensiunan tetap diterima tiap bulannya. Mudah-mudahan segera bisa dieksekusi,” ungkapnya.
Di bidang lingkungan, Kecamatan Pangalengan mendorong warga agar mengelola sampah sejak dari rumah. Caranya dengan membuat lubang biopori di pekarangan rumah, destinasi wisata, hingga kantor-kantor.