JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta setiap kota dan kabupaten di wilayah Jawa Barat untuk segera membentuk lembaga aduan khusus yang menangani pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberadaan lembaga ini dinilai penting agar setiap permasalahan di lapangan, terutama terkait kualitas dan kuantitas makanan, dapat segera ditindaklanjuti.
“Setiap kota/kabupaten nanti ada lembaga aduan. Guru atau siswa boleh mengadukan tentang kualitas makanan maupun kuantitas atau porsinya,” ucap Dedi usai bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, di Kantor Gubernur Bale Pakuan Padjajaran Kota Bogor, Senin (29/9/2025).
Baca Juga:Marc Marquez Taklukkan Cedera, Samai Rekor Valentino Rossi di Puncak MotoGPBelum Pulih Total, Berguinho Tetap Masuk Skuad Persib Hadapi Bangkok United
Menurutnya, lembaga aduan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penampung keluhan, tetapi juga sebagai saluran resmi pengawasan agar anggaran MBG digunakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Saat ini, anggaran untuk MBG ditetapkan sebesar Rp10 ribu per porsi. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2 ribu dialokasikan sebagai keuntungan bagi mitra penyedia makanan.
Jika siswa menerima makanan dengan nilai gizi atau kuantitas di bawah standar yang telah ditentukan, maka penyedia akan dikenakan sanksi tegas.
“Kalau berkurang maka implikasinya ada tiga. Pertama sanksi administratif, kedua penghentian sebagai mitra, dan ketiga proses pidana karena ada uang yang digelapkan,” ujarnya.
Dengan adanya lembaga aduan di setiap daerah di wilayah Jawa Barat nantinya, program MBG diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan, transparan, serta menjamin hak siswa untuk menerima makanan bergizi sesuai nilai penuh yang telah dialokasikan.