JABAR EKSPRES – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi dalam mempercepat perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) terancam melambat. Pasalnya, hingga kini belum ada kejelasan mengenai bantuan program Rutilahu dari pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya menjadi penopang utama percepatan rehabilitasi.
Pada tahun 2024, Cimahi menerima dukungan signifikan, yakni 100 unit bantuan dari pemerintah pusat dan 160 unit dari Pemprov Jabar. Tambahan tersebut mampu mendongkrak realisasi perbaikan hingga lebih dari 700 unit rumah.
Namun, di tahun ini, kontribusi dari pemerintah pusat justru menurun, sementara dari provinsi masih belum ada kepastian.
Baca Juga:PGN Masuk Daftar Top 50 BigCap PLCs, Bukti Konsistensi Tata Kelola BerintegritasINAUGURAL 2.0: Momentum Sakral Pelantikan OXI di Pangandaran, Satukan Ratusan Riders dari Berbagai Wilayah
“Tahun kemarin kita bisa menggarap sekitar 700 unit. Dan saat ini bantuan dari pemerintah pusat berkurang, tahun kemarin pusat sampai 100 unit, tahun kemarin provinsi 160 unit, tahun ini provinsi belum ada informasi sampai saat ini,” ungkap Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi, Endang, saat dikonfirmasi via telefon, Selasa (16/9/2025).
Situasi ini diperparah dengan naiknya nilai perbaikan per unit Rutilahu. Jika sebelumnya satu unit diperbaiki dengan anggaran Rp17,5 juta, kini nilainya meningkat menjadi Rp25 juta. Kenaikan tersebut membuat jumlah rumah yang dapat diperbaiki otomatis berkurang.
“Tahun ini ada peningkatan harga satuan, sebelumnya Rp17,5 juta, sekarang di angka Rp25 juta per unit. Jadi secara jumlah akan berkurang, dengan angka yang sama unitnya bisa berkurang karena nilai per unit naik,” ujarnya.
Berdasarkan data DPKP Cimahi hingga awal 2025, terdapat 122 ribu rumah di Kota Cimahi, dengan 2.491 unit masuk kategori Rutilahu. Untuk tahun berjalan, Pemkot Cimahi telah mengalokasikan Rp7,6 miliar dari APBD murni guna memperbaiki 304 unit.
“Rp7,6 miliar itu anggaran murni tahun ini, kita garap di 304 unit. Di (anggaran) perubahan mudah-mudahan bisa kita garap lagi, bisa kita realisasikan sekitar 200 unit. Jadi bisa berkurang 500 Rutilahu, ada sekitar 1900-an lagi yang harus kita selesaikan,” tegas Endang.
Urgensi percepatan perbaikan Rutilahu di Cimahi kian mendesak mengingat jumlah rumah tidak layak huni masih tinggi. Tanpa dukungan konsisten dari pemerintah pusat dan provinsi, target penyelesaian ribuan unit Rutilahu yang tersisa dikhawatirkan sulit tercapai. (MONG)