JABAR EKSPRES – Dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang tengah menjadi sorotan publik. Polemik ini mencuat setelah video sidang paripurna pada Kamis (4/9/2025) viral di media sosial.
Dalam video tersebut, anggota DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi Partai Golkar, Sonia Sugian, secara terbuka mempertanyakan alasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang tidak lagi mengalokasikan dana aspirasi bagi seluruh anggota dewan.
Menurut Sonia, reses seharusnya menjadi momen penting untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun, tanpa adanya dana aspirasi, usulan warga sulit direalisasikan.
Baca Juga:Membaca Motif Tragis Pembunuhan Satu Keluarga di Indramayu Dari Perspektif PsikologisWagub Jateng Lepas Penerbangan Perdana Semarang-Kuala Lumpur, Masyarakat Sambut Antusias
“Reses ini adalah ajang yang paling menyenangkan sekaligus membingungkan,” ujar Sonia.
Ia menjelaskan, menyerap aspirasi masyarakat terasa menyenangkan karena bisa bertemu langsung dengan konstituen. Namun, kondisi menjadi membingungkan karena aspirasi tersebut sulit diwujudkan tanpa dukungan anggaran.
Sonia juga menyinggung aturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur bahwa setiap anggota dewan memiliki hak atas dana aspirasi. Namun, hal itu ternyata tidak berlaku di Kabupaten Sumedang.
Di sisi lain, informasi yang dihimpun Jabar Ekspres menyebut adanya dugaan bahwa Ketua dan Wakil Ketua DPRD justru menerima fee bernilai fantastis setiap tahunnya. Dugaan ini semakin memperkuat keresahan publik terkait transparansi pengelolaan anggaran baik di DPRD maupun Pemkab Sumedang.
Kini, masyarakat menunggu klarifikasi resmi dari Pemkab Sumedang maupun pimpinan DPRD terkait polemik tersebut. Publik berharap ada penjelasan terbuka agar isu yang sudah terlanjur viral tidak menimbulkan spekulasi liar.
“Kami semua anggota dewan mengusulkan agar Kabupaten Sumedang kembali memiliki dana aspirasi, supaya aspirasi masyarakat bisa benar-benar diperjuangkan,” tegas Sonia.
Sebagai solusi, Sonia bahkan menyarankan agar anggaran perjalanan dinas DPRD dikurangi atau ditiadakan, lalu dialihkan ke program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.(Bas)