JABAR EKSPRES – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut terdapat sejumlah pekerjaan rumah (PR) bersama, yang harus diselesaikan pemerintah dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB), menyikapi gelombang protes yang semakin meningkat.
“Saya melihat ini adalah tantangan sekaligus kesempatan bagi kita semua untuk menghadirkan masa depan bangsa, bagi anak cucu kita,” ujarnya dalam keterangan, Selasa (2/9/2025).
Menurutnya, baik pemerintah maupun serikat pekerja perlu berbenah. Itu dapat dilakukan melalui tiga hal yang menjadi PR bersama, yakni pembaruan regulasi, penguatan Gerakan Produktivitas Nasional, serta upskilling dan reskilling tenaga kerja.
Baca Juga:Menko Airlangga Klaim Ketahanan Ekonomi RI Terjaga, Benarkah?Sri Mulyani Janji Evaluasi Usai Aksi Penjarahan, Benarkah?
Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah isu ketenagakerjaan yang dianggap masih memerlukan solusi komprehensif, mulai dari upah minimum (UM), tenaga kerja asing (TKA), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), outsourcing, cuti, hingga pesangon dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kemudian, kata dia, dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang dinamis, kolaborasi itu juga memerlukan dukungan dari pihak lain. Yakni dari para pelaku usaha.
Ia menyebut bahwa dunia kerja Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan hubungan industri yang harmonis, mereka juga perlu bergerak ke arah hubungan industri transformatif dengan produktivitas sebagai kunci utama.
“Produktivitas kita masih 10 persen di bawah rata-rata ASEAN. Mimpi besar saya, SP/SB menjadi ‘champion’ produktivitas, menjadi ahli dan konsultan, bahkan ikut mengampanyekan budaya kerja produktif,” kata dia.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Ketenagakerjaan telah menginisiasi pelatihan ahli produktivitas. Ia berharap ke depan Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) akan terlibat dalam program training of trainers (ToT) agar nantinya bisa disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia.
Selain produktivitas, peningkatan kompetensi pekerja juga menjadi PR strategis. Menaker Yassierli menyampaikan, Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) akan terus diperluas di berbagai daerah.
“Kami terus memperbarui kurikulum melalui SKKNI agar relevan dengan kebutuhan industri. Balai-balai itu harus dimanfaatkan tidak hanya oleh pencari kerja, tetapi juga serikat pekerja untuk ‘upskilling‘ dan ‘reskilling‘,” kata Yassierli.