Kebijakan ini menjadi sorotan karena menyangkut masa depan ribuan pegawai non-ASN di Cimahi. Dengan keterbatasan fiskal dan waktu yang kian mendesak, pemerintah daerah harus bergerak cepat memastikan regulasi berjalan tanpa menciptakan ketidakadilan maupun kegaduhan sosial di kalangan pegawai. (Mong)
Cimahi Usulkan Pegawai Non ASN Jadi PPPK Paruh Waktu, Terbentur Anggaran Daerah
