JABAR EKSPRES – Pemerintah China menyampaikan harapannya agar pemilihan umum Myanmar yang dijadwalkan pada 28 Desember 2025 dapat menjadi langkah penting untuk memulihkan stabilitas negara tersebut.
“Pemilihan umum adalah urusan internal Myanmar, China berharap pemilihan umum dapat memulihkan stabilitas sosial di negara tersebut sesegera mungkin dan mendorong proses transisi politik,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (19/8).
Komisi Pemilihan Persatuan Myanmar sebelumnya telah menetapkan tanggal pelaksanaan pemilu demokratis multi-partai pada Minggu, 28 Desember 2025.
Baca Juga:Review Lengkap iQOO 11 Pro: Flagship Premium dengan Performa Gahar dan Pengisian Super CepatGresini Racing Bidik Hasil Positif di MotoGP Hungaria 2025
Mao Ning juga menekankan pentingnya semua pihak di Myanmar untuk mengutamakan kepentingan bangsa dalam jangka panjang, serta mengedepankan dialog dan rekonsiliasi sesuai dengan Konstitusi dan hukum yang berlaku.
“China menegaskan bahwa semua partai dan faksi di Myanmar perlu memperhatikan kepentingan jangka panjang negara dan bangsa, mengupayakan dialog dan rekonsiliasi dalam kerangka Konstitusi dan hukum,” tambahnya.
Pemilu mendatang akan menjadi yang pertama sejak November 2020, ketika Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi meraih kemenangan, namun pemerintahannya digulingkan melalui kudeta militer pada Februari 2021.
Pengumuman pelaksanaan pemilu ini muncul setelah junta militer Myanmar bulan lalu membentuk komisi pengawas pemilu, yang dinilai sebagai sinyal berakhirnya pemerintahan darurat. Saat ini, pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing telah menyatakan dirinya sebagai presiden sementara.
Kudeta militer 2021 yang menggulingkan pemerintahan NLD membuat Myanmar berada dalam kondisi darurat selama lebih dari empat tahun. Dalam perkembangan terbaru, U Myint Swe—presiden sementara yang ditunjuk usai kudeta—meninggal dunia di usia 74 tahun pada awal bulan ini. Setelah itu, posisi presiden sementara langsung diambil alih oleh Jenderal Min Aung Hlaing bersamaan dengan pembentukan komisi pengawas pemilu.*