JABAR EKSPRES – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko menyampaikan sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah pada momen HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Wahyu menekankan, pembangunan fisik seperti Stadion Sangkuriang. Selain itu, ia juga menyebut Pemkot memiliki PR dari sisi non fisik, yakni berupa pembenahan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Cibabat).
Seperti diketahui, beberapa waktu terakhir terdapat sejumlah permasalahan di rumah sakit milik Pemda Kota Cimahi, terutama dari aspek pelayanan terhadap pasien.
Baca Juga:Ikuti Instruksi Gubernur Jabar! Pemkot Cimahi Hapus Tunggakan PBB, Warga hanya Bayar Pajak Tahun BerjalanHUT ke-80 RI, Adithia Yudhistira Sebut Banjir Masih Jadi PR Kota Cimahi
Namun Wahyu meyakini, masalah RSUD Cibabat dapat terselesaikan dengan baik oleh Ngatiyana dan Adhitia Yudhistira.
“Kemudian, pembenahan dan perbaikan manajemen rumah sakit Cibabat. Insya Allah, saya yakin Pak Wali Kota dan Pak Wakil akan bisa melakukan itu semuanya,” ujar Wahyu saat dikonfirmasi awak media, Selasa (19/8/25).
Sementara itu, ia juga mengapresiasi hal yang telah dilakukan Pemkot Cimahi, diantaranya pembangunan bundaran di jalan Daeng Ardiwinata (Cihanjuang), yang ia yakini akan mampu menyelesaikan persoalan kemacetan.
“Beberapa hal sudah terselesaikan, seperti kemacetan dengan adanya bundaran di jalan Cihanjuang,” katanya.
Salah satu PR yang harus diselesaikan Pemkot Cimahi di bawah kepemimpinan Wali Kota Ngatiyana dan Wakil Wali Kota Adhitia Yudhistira, Wahyu mengatakan, adalah revitalisasi Stadion Sangkuriang.
“Beberapa pembangunan yang harus dilakukan, salah satunya Stadion Sangkuriang. Tadi saya juga berbisik kepada Pak Wali Kota bahwa Stadion Sangkuriang adalah wajah dari kita,” ungkap Wahyu.
Pembebasan dan pemberian keringanan bagi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) juga ia apresiasi. Hal itu menurutnya, akan meringankan beban masyarakat Kota Cimahi.
Baca Juga:Refleksi HUT ke-80 RI, Wali Kota Cimahi Tekankan Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran, dan StuntingWarga Cibeber Cimahi Gelar Gerak Jalan dan Karnaval Meriahkan HUT RI ke-80
Disinggung soal potensi penurunan pendapatan asli daerah (PAD) akibat kebijakan menggratiskan PBB untuk kategori tertentu, Wahyu menganggap keringanan yang dirasakan masyarakat menjadi bentuk kontribusi kesejahteraan dari pemerintah untuk warganya.
“Kalaupun PAD seumpama turun, tetapi ketika dikonversikan, kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat,” tutupnya. (Mong/Jabar Ekspres)