JABAR EKSPRES – Pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera melalui program Sekolah Rakyat, yang kini menjadi salah satu program prioritas nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mencapai Rp327,1 miliar pada semester I-2025.
“Hingga semester I tahun 2025, , #UangKita sebesar Rp327,1 miliar telah disalurkan untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU),” kata Menkeu, melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati, Rabu (7/8).
Baca Juga:1.000 Angkot Telah Dipasang Stiker Larangan Mengamen, Dishub Kota Bogor Targetkan Tuntas di 2025Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Bertemu, Jalani Tes DNA di Bareskrim Polri
Ia menjelaskan APBN tahun 2025 mendukung sektor pendidikan Indonesia melalui banyak program, salah satunya melalui Sekolah Rakyat.
Program tersebut menjadi terobosan baru untuk menciptakan pemerataan fasilitas pendidikan yang layak, khususnya bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Lebih dari 3 juta anak Indonesia tercatat tidak bersekolah, mayoritas mereka berasal dari keluarga termiskin (desil 1-2).
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menyebutkan alasan utama penyebab anak-anak Indonesia putus sekolah dikarenakan adanya hambatan keterbatasan ekonomi.
“Inilah yang mendasari terbentuknya inisiatif Sekolah Rakyat sebagai program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan Sekolah Rakyat hadir memberikan pendidikan berkualitas dan harapan untuk masa depan Indonesia.
Menurutnya, semangat itu akan terus di bawa dan dilanjutkan sebagai progam prioritas pada tahun 2026.
Baca Juga:Terdakwa Pembunuh Santri Ahmad Nurhidayat Dituntut 15 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Nilai Terlalu Ringan Suasana Kafe Tanpa Musik? Pengunjung Bogor: Nongkrong Jadi Kurang Asik
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo siap menyelesaikan pembangunan 50 Sekolah Rakyat Tahap 1C.
Dari total 167 lokasi calon sekolah yang diajukan, hanya 50 lokasi yang lolos verifikasi teknis Kementerian PU.
Pemerintah menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat setiap tahun, dengan jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga menengah. Adapun kapasitas siswa per sekolah mencapai 75-150 siswa.
“Pada Program SR Tahap IC, dari total 167 lokasi calon sekolah rintisan yang diusulkan (122 dari Balai Latihan Kerja dan 45 lokasi usulan Pemda), hanya 50 sekolah yang lolos verfikasi Kementerian PU,” katanya. Dari 50 lokasi tersebut, sebanyak 49 sekolah dibiayai melalui APBN, kemudian 1 Sekolah menggunakan dana APBD.
Sementara, 9 sekolah lainnya merupakan usulan baru yang dalam tahap persiapan pembangunan sekolah rintisan, yang sebelumnya telah diseleksi dari 19 lokasi usulan baru.