JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Banjar tengah menggenjot proses perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asih Husada.
Rumah sakit yang berlokasi di Kecamatan Langensari ini ditargetkan beralih dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam tahun 2025 ini.
Langkah strategis ini diharapkan menjadi titik tolak menuju kemandirian operasional dan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Banjar.
Baca Juga:Berangkat Ilegal, Tiga PMI asal KBB Terjebak Konflik di KambojaBerlibur dari Kepenatan Bekerja, eMTe Highland Resort Tawarkan Wisata Alam Modern
Wali Kota Banjar Sudarsono menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transformasi ini.
“Harapannya, Rumah Sakit Asih Husada bisa menjadi BLUD supaya bisa mandiri dan bisa memberikan pelayanan ke masyarakat makin baik dan terukur,” ujar Sudarsono, Rabu (30/7/2025).
Ia menekankan pentingnya persiapan sarana dan prasarana yang lebih lengkap sebagai fondasi.
“Kita persiapkan dulu agar sarana dan prasarananya bisa lebih lengkap agar ke depan tidak menjadi beban pemerintah,” tambahnya.
Hal itu juga, menyiratkan tujuan jangka panjang mengurangi ketergantungan rumah sakit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Target percepatan proses peningkatan status ini dikuatkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjar. Kepala Dinkes, Saifuddin mengungkapkan optimisme bahwa target tersebut dapat tercapai sebelum akhir tahun.
“Mudah-mudahan tahun ini sudah tercapai targetnya menjadi BLUD. Saat ini, rumah sakit masih berstatus UPTD di bawah tangan langsung Dinas Kesehatan,” jelas Saifuddin saat dikonfirmasi via telepon, Selasa (29/7).
Baca Juga:Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bandung Melonjak 88,39 Persen Dibanding Tahun Lalu!Korban Anak dan Perempuan Terus Bertambah, KBB Darurat Kekerasan!
Status UPTD selama ini menempatkan RS Asih Husada dalam struktur birokrasi yang kaku, membatasi fleksibilitas pengelolaan keuangan dan operasionalnya.
Namun, Saifuddin memberikan catatan penting terkait masa transisi pasca-perubahan status. Ia menegaskan bahwa meski status BLUD disandang, kemandirian penuh tidak serta merta terwujud.
“Status BLUD adalah agar pengelolaannya bisa lebih mandiri, namun selama proses transisi ini, kami masih perlu dukungan dari APBD,” tegasnya.
Ketergantungan pada anggaran daerah ini dinilai masih krusial untuk memastikan rumah sakit dapat beroperasi secara optimal dan stabil selama masa peralihan menuju pengelolaan yang sepenuhnya mandiri.
Dukungan APBD pada fase transisi ini dipandang sebagai investasi jangka menengah.