JABAR EKSPRES – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil meski diserang tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta Selatan, Senin (28/7).
“Konsumsi dan daya beli yang masih positif serta aktivitas dunia usaha yang resilien turut didukung oleh peran APBN dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi,” ujarnya, dilansir dari Jawa Pos, Selasa (29/7/2025).
Menurutnya, masih banyak faktor yang dapat menjaga stabilitas kondisi ekonomi, seperti stimulus ekonomi, dorongan implementasi program strategis, dukungan bagi sektor prioritas hingga bantalan untuk sektor yang rentan terus diberikan Pemerintah.
Baca Juga:Ini Tujuh Senjata Baru Pemprov DKI Lawan Ketimpangan dan Kemiskinan di Jakarta!Pastikan Perlindungan Hukum hingga Perluas Lapangan Kerja, Polri bentuk Desk Ketenagakerjaan
Tak hanya itu, kata dia, dari sisi Moneter, Bank Indonesia (BI) juga telah melakukan beberapa hal untuk mendorong peningkatan ekonomi. Di antaranya adalah penurunan suku bunga, mengurangi likuiditas, dan menambahkan jumlah insentif likuiditas makroprudensial.
Kemudian, Menkeu juga membahas mengenai tarif resiprokal dengan AS yang masih dalam proses negosiasi. “Di sisi lain, implementasi tarif impor 0 persen atas produk asal AS diperkirakan mendorong harga produk migas dan pangan domestik lebih rendah,” paparnya.
Selain itu, ia meyakini bahwa ekspor Indonesia akan tetap kuat, karena adanya surplus dalam neraca perdagangan yang menyentuh angka USD 15,38 miliar semenjak bulan Mei 2025.
Apabila negosiasi penurunan tarif resiprokal berhasil dilakukan, maka tarif 19 persen tersebut akan menjaga stabilitas sektor-sektor padat karya seperti, tekstil, alas kaku, hingga furnitur.
Untuk itu, pemerintah akan terus memperkuat respons melalui adaptasi kebijakan ekonomi nasional dengan internasional guna mendukung pertumbuhan, termasuk dengan membuka peluang kerja sama baru, baik secara bilateral maupun multilateral.
Di Samping itu, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pemerintah perlu tetap teliti dalam menelusuri perkembangan risiko, termasuk pengawasan terhadap kinerja di bidang manufaktur.
“Dengan berbagai perkembangan dan koordinasi strategi kebijakan untuk menciptakan multiplier effect lebih besar, ekonomi Indonesia tahun 2025 diproyeksikan akan tumbuh sekitar 5,0 persen,” ucap Menkeu.
Baca Juga:Dampak Kebijakan Gubernur Demul Larang Study Tour, Sopir Bus Pariwisata di Cimahi Terancam Gulung TikarDiduga Hilang Konsentrasi, Pemotor di Kabupaten Bogor Tabrak Penyebrang Jalan hingga Terpental 10 Meter
Ke depannya, sektor swasta akan menjadi alat yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga akan sangat dipengaruhi oleh percepatan deregulasi dan peran terjalankannya peran Danantara secara baik.