JABAR EKSPRES – Menyikapi terungkapnya isu perdagangan bayi oleh Polda Jabar, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung ambil tindakan responsif perketat pengawasan di seluruh rumah sakit, khususnya pada proses kelahiran dan identifikasi bayi baru lahir.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menuturkan, langkah tersebut diambil sebagai bentuk antisipasi dan perlindungan terhadap hak-hak anak sejak dini.
Pihaknya mengimbau agar seluruh rumah sakit bisa meningkatkan kewaspadaan dan prosedur keamanan, mulai dari ruang bersalin hingga proses penamaan dan pencatatan identitas anak.
Baca Juga:HP Tenggelam di Kolam Podomoro, Dua Petugas Damkar Baleendah MenyelamDisdukcapil Ciamis Tembus Tiga Besar Penilaian Adminduk Prima Jabar
“Kami minta rumah sakit benar-benar ketat dalam mengawasi ibu-ibu yang baru melahirkan. Setiap satuan atau unit layanan harus terus menjaga dengan ketat,” kata Erwin di SMA Kartika I Jalan Pramuka Kota Bandung, Rabu (16/7).
Erwin menegaskan, baik prosedur administrasi seperti penamaan, pencatatan identitas, hingga pemberian tanda pengenal pada bayi akan diperketat pihaknya.
Pengawasan juga akan melibatkan aparat kepolisian, TNI maupun security untuk memperkuat sistem keamanan di lingkungan rumah sakit.
“Mudah-mudahan, ke depan pihak kepolisian dan TNI juga ikut memperkuat pemantauan di rumah sakit. Ini demi mencegah praktik ilegal yang sangat merugikan,” ucapnya.
Terkait temuan beberapa bayi yang kini disimpan di Jalan Purnawarman, pihaknya memastikan penanganan akan dilakukan secara menyeluruh. Tahap pertama adalah pemeriksaan kesehatan bayi oleh tenaga medis, disusul pelacakan identitas dan keberadaan orang tua.
“Pasti akan dilakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu. Setelah itu kami cari tahu siapa orang tuanya. Kalau ada, tentu akan dikembalikan. Kalau tidak, akan ditampung oleh instansi terkait,” ujarnya.
Selain itu, Erwin juga menegaskan perlindungan terhadap anak, khususnya bayi baru lahir, adalah prioritas utama.
Baca Juga:Tahun Ajaran Baru Dimulai, Pemkot Bandung Perketat Kembali Jam Malam bagi SiswaTiga Staf DPRD Banjar Dipanggil Polisi, Dugaan Tipu Gelap Oknum Dewan Makin Terkuak
Oleh karena itu, kerja sama lintas sektor dari rumah sakit, Dinas Kesehatan, kepolisian, hingga lembaga perlindungan anak menjadi sangat krusial.
Selain penguatan dari sisi institusi, Erwin juga mengimbau partisipasi aktif masyarakat untuk turut melapor jika melihat indikasi perdagangan anak atau bayi terlantar.
“Kami juga butuh peran serta warga. Kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, segera laporkan ke RT, RW, atau aparat terdekat. Ini demi masa depan anak-anak kita,” pungkasnya. (Dam)