“Sampai hari ini, tidak ada tindak lanjut yang jelas dan transparan. Proses hukum terasa mandek, seolah kasus sebesar ini diabaikan,” keluhnya.
Kelambanan ini bukan hanya menunda keadilan, tetapi juga diinterpretasikan warga sebagai bentuk pembiaran atau bahkan perlindungan terhadap dugaan pelaku, merusak kepercayaan dasar terhadap institusi.
Sebelum turun ke jalan, upaya konstitusional telah ditempuh. Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), warga secara resmi telah menyampaikan mosi tidak percaya kepada Imat Ruhimat. Mosi ini adalah sinyal politik paling formal bahwa kepala desa telah kehilangan dukungan dari badan yang seharusnya menjadi mitra dan pengawasnya.
Baca Juga:Joao Pedro Menggila di Debut Starter, Chelsea Akhirnya Temukan Mesin Golnya!Dibekap Kartu Merah, Dewa United Tetap Gagah Tahan Persib! Riekerink: Main 10 Orang pun Kami Dominan!
Dalam mosi tersebut, warga secara tegas menyatakan bahwa kepemimpinan Imat Ruhimat telah gagal total dalam menegakkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik: transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan dana desa yang gelap dan keputusan yang tertutup menjadi bukti nyata pengingkaran terhadap mandat yang diberikan rakyat.
Upaya damai pun, kata Beno, telah berkali-kali dicoba melalui mediasi. Namun, semua jalan dialog itu berujung pada kebuntuan. Yang lebih memilukan, di tengah tuntutan dan proses mediasi tersebut, dugaan penyimpangan justru kembali muncul di awal tahun 2025.
“Alih-alih introspeksi dan memperbaiki kesalahan, Kepala Desa malah kembali bermain-main dengan anggaran desa. Perilaku ini bukan hanya melukai hati warga yang telah berusaha sabar, tetapi juga merupakan penghinaan terhadap proses hukum dan pemerintahan yang bersih. Ini adalah pukulan telak bagi nama baik dan martabat pemerintahan Desa Cicapar,” tegas Beno.
Harapan terakhir warga kini tertumpu pada keseriusan aparat penegak hukum. Mereka mendesak agar kasus dugaan korupsi miliaran rupiah ini segera diusut tuntas, transparan, dan berkeadilan. Bagi mereka, ini bukan hanya tentang Imat Ruhimat, tetapi juga tentang menciptakan efek jera dan pembelajaran berharga bagi seluruh kepala desa di wilayah ini. “Jangan biarkan pengelolaan dana publik, uang rakyat, menjadi ajang permainan dan penyelewengan semena-mena,” pesan Beno.
Massa bersiap bergerak ke Gedung DPRD Kabupaten Ciamis dalam waktu dekat. Mereka ingin para wakil rakyat mendengar langsung jeritan hati konstituennya dan menggunakan kewenangannya untuk mendorong percepatan proses hukum serta pencopotan Kepala Desa yang dianggap telah gagal dan terlibat pelanggaran berat.