JABAR EKSPRES – Sebuah video berdurasi 1 menit 30 detik yang menampilkan keluhan seorang suami pasien RSUD Cibabat viral di media sosial dan memicu gelombang kritik publik terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam video tersebut, tampak seorang perempuan terbaring lemah di ranjang rumah sakit, sementara tenaga medis berupaya melakukan tindakan darurat. Suara pria yang diduga suaminya terdengar memprotes keras dugaan keterlambatan penanganan, yang disebutnya menjadi penyebab meninggalnya sang istri.
Insiden ini memicu reaksi luas, dengan banyak netizen mempertanyakan kualitas layanan rumah sakit pemerintah dan kesetaraan perlakuan terhadap pasien BPJS.
Baca Juga:Viral di Medsos: Pasien Meninggal Dunia, Isu Layanan BPJS di RSUD Cibabat Jadi SorotanPolres Cimahi Bongkar Jaringan Penadah Motor Curian di Bandung Barat, Ratusan Suku Cadang Diamankan
Menanggapi viralnya kasus ini, BPJS Kesehatan Cabang Cimahi menyampaikan belasungkawa sekaligus menyatakan komitmen untuk mengevaluasi sistem layanan kesehatan nasional.
“BPJS Kesehatan menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya peserta JKN dalam kejadian ini. Kami memahami sepenuhnya keprihatinan masyarakat dan keluarga yang ditinggalkan,” ujar Raden Patria Danu Negara, Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Selasa (1/7/2025).
Ia menegaskan, BPJS Kesehatan akan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh mitra fasilitas kesehatan, guna memastikan seluruh peserta JKN mendapatkan layanan yang adil, cepat, dan sesuai haknya.
“Kami berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta monitoring berkelanjutan kepada semua mitra fasilitas kesehatan. Tujuannya adalah memperkuat sistem pelayanan dan mencegah terulangnya kasus serupa,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap rumah sakit mitra JKN, termasuk RSUD Cibabat, akan diperketat ke depannya.
Sementara itu, pihak RSUD Cibabat belum merilis pernyataan resmi terkait kronologi maupun hasil investigasi internal atas peristiwa ini. Namun, tekanan publik dipastikan terus meningkat, seiring dengan tuntutan transparansi dan reformasi dalam sistem layanan kesehatan publik.
Kasus ini memperkuat kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas pelayanan medis dalam skema pembiayaan publik. Meningkatnya jumlah peserta JKN harus dibarengi dengan peningkatan integritas layanan, kecepatan respons medis, dan akuntabilitas rumah sakit.