JABAR EKSPRES – Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2024.
Dalam forum resmi itu, Fraksi PDIP mengumpamakan bahwa surplus anggaran sebesar Rp 78 miliar tersebut seperti “kebanggaan fiskal di atas kertas” yang artinya tanpa menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat.
Sekretaris Fraksi PDIP Bandung Barat, Iwan Ridwan, menegaskan bahwa kelebihan anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk mengurangi penderitaan rakyat, bukan sekadar ditampilkan sebagai prestasi anggaran.
Baca Juga:Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Hibah Pramuka, Ini Kata Kuasa Hukum Eddy Marwoto dkk2 Warga KBB Dipulangkan Usai Konflik Iran-Israel Memanas
“Surplus itu bukan untuk dipajang di laporan keuangan. Harusnya jadi alat menekan penderitaan rakyat. Tapi ini seperti tidak berpihak kepada kebutuhan mendasar masyarakat,” ujar Iwan, Rabu (25/6/2025).
Program Rutilahu Minim Realisasi
Salah satu sorotan utama PDI Perjuangan adalah minimnya realisasi program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Dari 500 unit yang diusulkan dalam perencanaan, hanya 197 unit yang berhasil direalisasikan.
“Ini menyedihkan. Banyak warga tinggal di rumah tak layak, tapi anggaran hanya cukup untuk tidak sampai separuh dari yang dijanjikan. Ini mencerminkan lemahnya keberpihakan pada rakyat miskin,” tambah Iwan yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Bandung Barat.
Anggaran Jalan Tidak Seimbang: Pembangunan Besar, Pemeliharaan Minim
Iwan juga menyoroti ketimpangan dalam anggaran infrastruktur jalan. Meskipun Pemerintah Daerah menggelontorkan Rp 104 miliar untuk pembangunan jalan, namun hanya Rp7 miliar yang dialokasikan untuk pemeliharaan.
“Jalan baru dibangun, tapi tidak dirawat. Akhirnya cepat rusak dan butuh biaya lagi. Ini pemborosan berulang. Uang rakyat tidak dikelola dengan bijak,” tegasnya.
Masalah Serius di Bidang Kesehatan dan Pertanian
Selain itu, bidang kesehatan pun tak luput mendapatkan kritik dari Fraksi PDI Perjuangan, anggaran penyediaan obat dasar hanya dialokasikan Rp 4 miliar dari kebutuhan minimal Rp 12 miliar.
“Kondisi ini sebagai kegagalan pemerintah dalam menjamin akses kesehatan yang merata,” katanya.
Baca Juga:Cimahi Komitmen Lestarikan Budaya: Aksara Sunda Siap Diterapkan di Sekolah dan Ruang Publik!Pengamat Teriak! Akses ke BIJB Kertajati Masih Jadi Masalah Serius
Sektor pertanian juga tak luput dari sorotan. Minimnya perhatian terhadap perbaikan sistem irigasi menyebabkan banyak lahan mengalami kekeringan, yang berimbas pada penurunan produksi pertanian di sejumlah wilayah.
Pendapatan Naik, Tapi Potensi Belum Dimaksimalkan