JABAR EKSPRES – Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Arlan Siddha turut bersuara terkait kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan DPRD Jabar. Menurutnya, hasil dari kunker itu perlu ditagih.
Arlan menguraikan, ada dua hal yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan kunker. Pertama terkait urgensitas pelaksanaan kunjungan kerja.
“Kunker itu dilaksanakan untuk mencari pembanding atau studi tiru. Sehingga mencari kesamaan atau hal lain yang bisa diadopsi dari daerah yang dikunjungi,” jelasnya, Jumat (20/6).
Baca Juga:Panitia Color Run Ciamis Banting Stir Gegara Dituduh Bawa Simbol LGBTGagasan E-voting Pilkades Dedi Mulyadi Disambut Baik Asosiasi BPD Jabar
Berikutnya, kunjungan kerja itu hanya bagian dari program kerja DPRD yang cenderung hanya menjadi program rutin. “Hal ini yang perlu menjadi perhatian. Apakah ini bisa memberikan hal yang baru ketika dilakukan,” cetusnya.
Saat ini era sudah digital. Artinya banyak kegiatan transfer informasi dilakukan secar digital, termasuk kegiatan rapat sampai perkuliahan saja bisa secara online.
Artinya jika memang harus dilaksanakan kunker, maka harus ada urgensitas yang benar-benar mendesak. Hal itu tidak memungkinkan dilakukan secara online.
Menurut Arlan, hal penting yang perlu dilakukan adalah menagih hasil dari kunker yang dilakukan para wakil rakyat. “Hasilnya harus ditagih. Seberapa bermanfaat bagi DPRD, atau kepada masyarakat,” tuturnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Jabar ramai-ramai kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah. Bahkan ada yang sampai ke Bali. Padahal saat ini tengah digaungkan efisiensi anggaran.
Berdasarkan data yang dihimpun Jabar Ekspres, kunker itu dilaksanakan sesama anggota Komisi. Misalnya yang tergabung dalam Komisi III, mereka ramai-rami kunker ke Provinsi Bali, Senin (16/6). Rombongan Komisi III itu mengunjung Kantor Cabang Bank BJB yang ada di Denpasar.
Hal senada dilakukan rombongan Komisi I DPRD Jabar. Tapi mereka kunker ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Senin (16/6). Mereka menggali informasi terkait pengelolaan aset desa yang digunakan sarana pendidikan berupa SMA dan SMK di Yogyakarta.
Baca Juga:Jerit Pengangguran di Kota Metropolitan: Bandung Berbenah di Tengah Ledakan Tenaga Kerja MudaBandung Barat 18 Tahun, Jeje Ritchie: Arah Baru, Semangat Lama
Sementara itu di hari yang sama, rombongan Komisi II DPRD Jabar kunker ke Provinsi Jawa Tengah. Mereka berkunjung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jateng yang ada di Kota Semarang.