JABAR EKSPRES – Bantuan keuangan Pemprov Jabar ke kabupaten atau kota dicoret dalam pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Itu dikritik langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono.
Ono mengungkapkan, pihaknya awalnya mengkritik terkait pelaksanaan Musrenbang yang digelar Pemprov Jabar di Cirebon beberapa hari lalu. Menurutnya kegiatan tersebut hanyalah seremonial.
Ono menegaskan, pihaknya juga tidak tertarik untuk mendiskusikan program pada 2026. Karena menurutnya lebih penting untuk membahas program pada 2025.
Baca Juga:Pastikan Tepat Sasaran, Komisi VII Awasi Penyaluran Dana KURPersiapan Idul Adha, Dispernakan KBB Seleksi Sapi Kurban untuk Presiden Prabowo
Salah satu yang disorotnya adalah terkait kucuran bantuan keuangan kepada kota/kabupaten. “Bupati, wali kota pasti terbebani dicoretnya anggaran Rp1,7 triliun bantuan keuangan ke kota kabupaten. Tersisa sekitar Rp500 miliar. Itupun untuk jaminan kesehatan,” jelasnya.
Sementara itu, pencoretan bantuan keuangan itu bisa dilihat dalam dokumen Pergub No 12 tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2025. Tercatat di halaman 38 yang membahas belanja daerah. Tertulis bahwa belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kota kabupaten awalnya direncanakan Rp1,772 triliun. Atau tersisa Rp528,325 miliar.
Selain bankeu ke kota kabupaten, kucuran bantuan keuangan ke desa juga nampak terpangkas. Dari Rp767 miliar menjadi Rp697 miliar.(son)