Informasi Publik Terancam, Pemprov Jabar Disorot!

JABAR EKSPRES – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, mengingatkan pentingnya peran media massa dalam mendukung penyebaran informasi yang berkualitas di tengah rencana pemangkasan anggaran media oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pernyataan ini disampaikan Ono sebagai respons atas ucapan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI pada Selasa (29/4), terkait pemotongan anggaran belanja media yang dinilai dapat berdampak pada terbatasnya sebaran informasi kepada masyarakat.

“Media adalah bagian dari unsur pentahelix dan merupakan pilar keempat demokrasi. Peran media massa sangat penting dalam mendistribusikan informasi yang faktual dan berimbang,” ujar Ono di Bandung, Selasa malam.

BACA JUGA: Respons Rencana Pendidikan Militer Dedi Mulyadi, Dewan Ini Sarankan Pendidikan Karakter di Ponpes

Ia menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menjaga sinergi dan kemitraan dengan media massa untuk memastikan publik mendapatkan informasi yang kredibel.

Media massa, kata Ono, bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik yang menjamin akurasi dan integritas dalam setiap pemberitaan.

“Kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh bagaimana informasi disampaikan. Di sinilah peran media massa tak bisa diabaikan,” tegasnya.

Meski mengakui media sosial kini menjadi sarana komunikasi yang cepat dan luas, Ono menyoroti maraknya informasi menyesatkan yang tersebar di platform digital.
Dia juga menyinggung fenomena buzzer dan netizen yang kerap menyerang secara personal.

BACA JUGA: Dedi Mulyadi Buka Suara Soal Debat dengan Aura Cinta

“Saya sendiri sudah terbiasa menjadi sasaran serangan buzzer. Tapi yang penting adalah kita tetap berpegang pada sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan