JABAR EKSPRES – Pemprov Jabar buka suara terkait polemik keberpihakan pembangunan kepada pesantren di Jawa Barat, kini Kamus SIPD untuk APBD 2026 juga telah dibenahi.

Sekda Jabar Herman Suryatman menuturkan, Pemprov Jabar tentu memiliki komitmen dalam pengembangan pesantren ataupun sarana dan prasaran keagamaan di Jabar. Itu tertuang dalam rancangan APBD 2026 nanti maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tengah disusun.

Misalnya, SIPD untuk APBD 2026 juga telah diperbaiki, lebih fleksibel dan menampung aspirasi terkait pesantren.

Pengembangan pesantren kini ada nomenklatur khusus dalam Kamus SIPD, yakni, Pembangunan ruang kelas baru pesantren; ⁠Perbaikan ruang kelas baru pesantren; dan ⁠Pengembangan kegiatan pesantren.

“Jadi pengembangan pesantren dan pembangunan sarana prasarana keagamaan ada dalam kamus SIPD,” tegasnya.

Lalu untuk sarana dan prasarana keagamaan, dalam kamus SIPD tercantum dengan nomenklatur : Operasional organisasi kemasyarakatan keagamaan lingkup provinsi Jawa Barat; ⁠Pembangunan dan rehabilitasi Mesjid/Mushola/tempat peribadatan lainnya; Sarana perlengkapan ibadah; dan Perbaikan MA Negeri/Swasta.

Herman melanjutkan, kebijakan strategis pengembangan pesantren dan pembangunan keagamaan tercantum dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 -2029.

Kebijakan tersebut ada di Misi 1, yakni Mewujudkan SDM Berkarakter Unggul. Jika dijabarkan, misi itu memiliki tujuan di antaranya, terwujudnya SDM yang cageur bageur bener pinter singer.

Kemudian tujuan itu punya sasaran untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, berwawasan, beretika dan berbudaya. Lalu arah kebijakannya adalah penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta pengembangan sekolah berbasis agama, terutama pada daerah afirmasi.

“Jadi jelas Pemprov berpihak pada pesantren maupun pengembangan sarpras keagamaan,” tuturnya.

RPJMD itu tengah disusun dan dimatangkan. Rancangan awalnya juga telah disepakati antara Gubernur dan Pimpinan DPRD.(son)