Oleh sebab itu, menurut Djoko, perlunya dukungan anggaran yang pasti. Jika menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dinilai sangat tidak mencukupi.
“Provinsi Jawa Barat masih perlu membangun jaringan jalan di daerahnya yang perlu segera dituntaskan,” ucapnya.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu juga menyoroti, Pemrov Jabar dalam hal ini tidak bisa mengandalkan swasta untuk membangun jalan rel.
Baca Juga:Berantas Premanisme, Kesbangpol Kota Banjar Bentuk SatgasDorong Stabilitas Harga dan Perkembangan UMKM Lokal, Pemkot Bandung Bakal Gelar Bazar Murah Tiap Triwulan
“Selain investasi mahal, juga pemerintah harus memberikan dukungan operasional nantinya,” tegas Djoko.
Dia menerangkan, tanpa adanya dukungan operasional, menurutnya pihak investor alias swasta tidak akan tertarik.
Lain halnya, membangun jaringan jalan tol, yang itupun didukung regulasi setiap dua tahun tarif akan naik, hanya cukup bangun prasarana, nanti sarana akan otomatis menggunakannya.
“Lain halnya dengan moda KA, selain membangun prasarana juga harus menyiapkan sarananya juga,” terangnya.
Djoko menjelaskan, ketimbang anggaran dikeluarkan besar untuk reaktivasi rel KA, menurutnya masih banyak kebutuhan anggaran untuk membangun infrastruktur lain yang lebih mendesak seperti jalan di Jawa Barat.
Masih ditemui sejumlah ruas jalan ke pelosok Jawa Barat tidak dapat diakses kendaraan, lantaran kondisi jalan masih berupa tanah dan ketika musim hujan sulit dilewati kendaraan.
Di sisi lain, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan, diketahui bahwa anggaran dipangkas melebihi 50 persen.
Baca Juga:Ridwan Raharja Resmi Jabat Plh Bawaslu Bandung Barat Gantikan Riza Nasrul FalahDedi Mulyadi Kena Teror, Begini Analisa Guru Besar Keamanan Unpad
“Apakah mungkin bisa dilakukan reaktivasi jalan rel di Jawa Barat di tengah efisiensi anggaran Kementerian Perhubungan dan minimnya APBD Provinsi Jawa Barat?” jelasnya.
Djoko menyampaikan, membangun jaringan rel yang sudah lama tidak dioperasikan, tak hanya menggarkan untuk pekerjaan fisik semata. Sejumlah lintas dan stasiun sudah ditempati menjadi permukiman warga setempat.
Misalnya, melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pengadaan permukiman baru bagi warga yang terkena dampak reaktivasi itu.
“Permukiman sebaiknya tidak jauh dengan tempat tinggal sekarang. Kalaupun jauh, masih disediakan akses layanan angkutan umum. Agar warga yang menghuni mudah mobilitas ke pusat ekonomi (pasar),” imbuhnya.