JABAR EKSPRES – Satgas Anti Premanisme bentukan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mendapat respons positif dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Habiburokhman mengungkap, langkah itu cukup strategis dan akan berdampak positif terhadap roda perekonomian baik di tingkat Jabar maupun nasional.
Sejauh ini, premanisme menjadi salah satu penghambat iklim investasi. Makanya perlu ditertibkan.
“Itu (menertibkan premanisme.red) langkah yang tepat,” katanya.
Pria yang juga Waketum Partai Gerindra itu menambahkan, pihaknya kerap mendengar keluhan para investor. Itu terkait berbagai bentuk tekanan yang dilakukan oknum preman atau ormas.
Gangguan itu tentu perlu ditindak. Salah satunya fungsi dari Satgas Anti Premanisme tersebut. “Jadi seluruh kader Gerindra dan pendukung Pak Prabowo di Jawa Barat agar all out mendukung kebijakan itu,” serunya.
Habiburokhman menambahkan, kebijakan anti premanisme juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo. Sehingga patut mendapat dukungan dari berbagai pihak. “Itu bentuk implementasi amanah rakyat Jawa Barat dan sekaligus pelaksanaan tugas dari Pak Prabowo Subianto kepada beliau untuk memajukan Provinsi Jawa Barat dan menyejahterakan rakyat,”cetusnya.
Pihaknya meminta Dedi Mulyadi tak gentar untuk tetap menjalankan upaya menertibkan premanisme di wilayah Jabar. “Jadi, Kang Dedi Mulyadi agar terus maju dengan segala kebijakan yang sangat baik, untuk memastikan tugas dari Pak Prabowo terlaksana dengan amat baik, yaitu menyejahterakan rakyat Jabar dan memajukan Provinsi Jabar,” ujarnya.
Satgas Anti Premanisme itu dibentuk secara resmi beberapa hari jelang Lebaran. Itu melibatkan berbagai aparat. Baik unsur TNI maupun Polri.
Di masa Lebaran, Satgas itu juga untuk menekan peredaran oknum yang meminta THR ke perusahaan. Kini satgas itu terus bekerja. Dengan turut mengamankan iklim investasi di Jabar.(son)
