“Dengan adanya Undang Undang Cipta Kerja dengan sistem OSS perizinannya tidak perlu lagi rekomendasi dari Gubernur prosesnya. Tapi perda KBU tetap jadi acuan kaitan dengan teknisnya,” tandasnya.
Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati memastikan agenda rapat dengar bersama sejumlah dinas di KBB itu agar persoalan pembangunan Eiger Camp segera terselesaikan.
Pihaknya ingin memastikan sistem yang ada di Pemprov Jabar dan Pemkab Bandung Barat terkait perizinan pembangunan di kawasan lindung itu sejalan.
Baca Juga:Kebijakan Tarif AS, Ekonom Apresiasi Langkah Tepat Pemerintah RI dengan DiplomasiNaik 93 Persen di Momen Libur Lebaran 2025, Bandros Jadi Primadona Wisatawan di Kota Bandung
“Tanggal 11 April 2025 kita akan memastikan ke lapangan termasuk hasil kajiannya dan berbarengan dengan KBB dan Provinsi. Kita yakini niatnya Gubernur Jabar itu baik, tapi jangan sampai terlihat berjalan sendiri, tanpa ada dukungan dari birokrasi,” katanya.
Sementara itu Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys mengatakan, jika pun pembangunan Eiger Camp sudah sesuai dengan regulasi yang ada seperti yang diklaim DPMPTSP, itu hanya menunjukkan lemahnya pengawasan dari Pemkab Bandung Barat terhadap seluruh kegiatan yang ada.