JABAR EKSPRES – Deretan mobil mewah berjejer di pelataran Aula Gedung B Pemerintah Kota Cimahi, kendaraan dinas baru berupa Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid kini menjadi transportasi resmi para kepala dinas.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, muncul polemik di masyarakat terkait kemungkinan penggunaan mobil dinas oleh aparatur sipil negara (ASN) untuk mudik.
Namun, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa kendaraan tersebut bukan aset pemerintah, melainkan mobil sewaan.
“Kendaraan dinas ini sebenarnya belum ada plat nomor merah karena itu mobil sewa,” kata Ngatiyana saat ditemui di Pasar Atas Baru Cimahi, Rabu (26/3/2025).
BACA JUGA: Harga Cabai Meroket, Wali Kota Cimahi Sarankan Warga Kurangi Makan Pedas
Ngatiyana menjelaskan, keputusan menyewa mobil ini diambil oleh penjabat (Pj) Wali Kota sebelumnya, berdasarkan kondisi kendaraan operasional para kepala dinas yang dianggap sudah tidak layak pakai.
“Keputusan ini adalah keputusan dari Pj Wali Kota sebelumnya karena melihat bagaimana kondisi kendaraan yang digunakan oleh para kepala dinas,” ujarnya.
Sebelumnya, para kepala dinas menggunakan Toyota Rush, kendaraan bekas yang telah dipakai DPRD Kota Cimahi selama tujuh tahun.
“Kalau minimal di DPRD itu dipakai tiga tahun, berarti kepala dinas menggunakan kendaraan yang sudah bertahun-tahun dipakai,” kata Ngatiyana.
Ia mengungkapkan, beberapa kali kendaraan dinas lama mengalami mogok di tengah perjalanan saat kepala dinas bertugas ke tingkat provinsi maupun ke Jakarta.
BACA JUGA: Polres Cimahi Bongkar 15 Kasus Narkoba Selama Ramadan, Barang Bukti Capai Rp5 Miliar
“Pernah terjadi seorang kepala dinas berangkat ke provinsi, ada juga yang ke Jakarta, dan dua-duanya mogok di tengah jalan,” ungkapnya.
Kondisi ini, kata Ngatiyana, membuat Pj Wali Kota sebelumnya memutuskan untuk menyewa kendaraan agar operasional pemerintahan tetap berjalan lancar.
“Dengan itu, Pj Wali Kota mengambil keputusan untuk sewa sebagai operasional sehari-hari,” jelasnya.
Ngatiyana menegaskan, keberadaan mobil dinas sewaan ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme pemerintahan Kota Cimahi.
“Untuk menjaga marwah pemerintah, masa seorang kepala dinas menggunakan kendaraan mogok di jalan, apa tidak malu?” ujarnya.
