Pertama di kawasan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, sekitar 10 hektare, Kedua, lahan di kawasan Kota Bandung, kurang lebih 10 hektare, dan di kawasan Jatinangor, Sumedang sekitar 5 hektare.
“Memang belum disertifikatkan tanahnya, tapi prinsipnya kami siap mendedikasikan itu. Kami ingin Jawa Barat harus terdepan,” ujarnya.
45 Sekolah Rakyat
Sementara itu Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, sebanyak 45 Sekolah Rakyat yang lokasinya tersebar di berbagai kabupaten/ kota di Indonesia.
Direncanakan, jumlah tersebut telah siap untuk memulai kegiatan belajar-mengajar pada tahun ajaran 2025 -2026.
“Sampai sekarang kira-kira baru 45 yang siap untuk diselenggarakan sebagai Sekolah Rakyat,” ucap Saifullah.
Ia menyebut bahwa pihaknya menerima 198 usulan lokasi Sekolah Rakyat berupa gedung yang dapat direvitalisasi atau pun lahan kosong yang dapat didirikan bangunan baru.
Dari total usulan yang masuk, 151 lokasi sedang dalam kajian lebih lanjut, terdiri dari 115 lokasi berupa tanah kosong, sedangkan 36 lokasi berupa aset bangunan yang berpotensi direvitalisasi.
“Dari jumlah tersebut, baru 45 lokasi yang benar-benar siap,” katanya.
Sekolah Rakyat ini pun ditujukan untuk warga yang tergolong miskin atau miskin ekstrem. Sekolah ini akan menerima siswa-siswi yang berada di desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni 10 persen terendah dari penduduk Indonesia.
“Jika desil 1 dan 2 tak ada lagi, boleh desil 3, tapi prioritas desil 1 dan 2 terlebih dahulu,” ucap Saifullah.
Sekolah Rakyat dirancang berasrama dan sepenuhnya gratis, termasuk kebutuhan pakaian, alat sekolah, serta makan dan minum. Ke depan, sekolah ini akan menyelenggarakan pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA.
