Iwang memaparkan, sebelumnya pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat, keterlibatan TNI sempat dilakukan, merujuk pada Perpres nomor 15 tahun 2018, tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
Anggaran yang sangat besar dalam program Citarum Harum pun, dinilai tak menjawab terhadap kerusakan serta pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.
“Mengurus Sungai Citarum saja TNI tidak bisa alias gagal, apalagi harus menyelesaikan masalah sampah di Provinsi Jawa Barat,” paparnya.
Baca Juga:DPRD Kota Cimahi Bahas Raperda RPJMD, Pengesahan Ditargetkan Pasca Lebaran 2025Alih Fungsi Lahan di Kawasan Bandung Utara Biang Kerok Banjir Bandang di KBB?
“Sudah cukup, TNI segara dikembalikan ke barak dan memaksimalkan tugas serta fungsinya, bukan malah dilibatkan dalam kegiatan yang bukan bidangnya,” pungkas Iwang. (Bas).