JABAR EKSPRES – Sungai Cimande, khususnya yang melintasi wilayah Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, kini menjadi perhatian publik setelah terjadi banjir yang menggenangi pemukiman warga. Hal ini disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Bandung Raya, termasuk Sumedang, mengakibatkan luapan Sungai Cimande yang tak dapat dibendung.
Menanggapi kejadian tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia, menekankan perlunya langkah konkret untuk menormalisasi Sungai Cimande guna mencegah potensi bencana di masa mendatang.
“Normalisasi Sungai Cimande perlu segera dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang dapat merugikan masyarakat sekitar,” ungkapnya saat dikonfirmasi baru-baru ini.
Baca Juga:Jelang Ramadan, Pemkot Pastikan Ketersedian Kepokmas Aman di Kota BandungMeski Belasan Kios Hangus Dilalap Api, Pasar Manis Ciamis Tetap Ramai Pembeli Jelang Ramadan
Asep, yang akrab disapa Akur, meminta agar Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jawa Barat segera mengambil tindakan yang diperlukan agar aliran Sungai Cimande dapat kembali berfungsi dengan optimal.
Selain itu, Akur juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap izin pemanfaatan ruang di wilayah Cimanggung. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus lebih ketat dalam mengawasi kepatuhan terhadap regulasi, terutama terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
“Kami minta agar Pemda lebih tegas dalam melakukan evaluasi terhadap izin pemanfaatan ruang di wilayah Cimanggung, khususnya dalam memastikan kepatuhan terhadap Amdal,” tegasnya.
Akur menilai, pengawasan yang lemah terhadap perizinan dapat menimbulkan masalah lingkungan, seperti alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Pernyataan ini adalah respons terhadap keluhan masyarakat mengenai kondisi Sungai Cimande dan masalah tata ruang di Cimanggung,” ujar Akur.
Akur menambahkan, penataan lingkungan yang baik harus menjadi prioritas agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan, tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan keseimbangan ekosistem.
“Normalisasi sungai bukan hanya soal pengerukan, tetapi juga harus didukung oleh kajian lingkungan yang matang dan pengawasan berkelanjutan,” jelasnya.