JABAR EKSPRES – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jabar mencatat ada 364 laporan masuk selama Pilkada 2024, dua di antaranya telah inkrah.
Jika diurai, tercatat ada 297 laporan dari masyarakat dan 67 laporan dari temuan petugas. Lalu ada 209 laporan diregister dan 115 laporan tidak bisa diregister.
Ketua Bawaslu Jabar Zacky Muhammad Zam Zam menuturkan, kalau dari jenis kasusnya memang beragam. Mulai dari soal netralitas ASN hingga persoalan money politic. “Yang sampai inkrah itu soal netralitas ASN,” jelasnya.
BACA JUGA:Hadapi Sidang Sengketa Pilkada, Ini Kata Bawaslu Kabupaten Bogor
Zacky mengakui, laporan, aduan maupun temuan mengenai kasus money politic memang banyak masuk. Tapi memang kasus-kasus itu berhenti atau tidak sampai inkrah.
Alasanya karena minimnya kelengkapan data, termasuk saksi. ” Kadang itu sudah kami upayakan naik ke tahap penyidikan ke kepolisian. Tapi ternyata saat berkas masuk. Para pihak (saksi atau pelapor.red) tidak ada. Itu kan jadi kendala sendiri,” cetusnya.
Menurut Zacky, mekanisme itu akan menjadi evaluasi bersama, termasuk aturan penguatan perlindungan saksi atau pelapor agar kasus – kasus money politik bisa diproses tuntas.
BACA JUGA:PSU Tasikmalaya: Kandidat dan Peta Koalisi Bisa Berubah
Siap Awasi PSU Tasikmalaya
Dalam kesempatan itu, Zacky juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah bersiap untuk mengawasi pelaksanaan PSU di Pilkada Tasikmalaya. “Secara kelembagaan kami sudah mulai koordinasi. Baik dengan Pemprov, KPU Jabar, maupun stakeholder lain,” cetusnya.
Membahas kesiapan anggaran hingga SDM untuk PSU, Bawaslu sendiri juga bakal ancang-ancang untuk kegiatan tersebut. Harapanya PSU bisa berjalan lancar.
Soal materi yang disengketakan, Zacky memilih untuk menghormati hasil keputusan dari MK. “Menurut kami, MK sudah memutuskan. Itu kan lebih pada perdebatan mengenai tafsir masa jabatan Pak Ade,” tutupnya.(son)
