JABAR EKSPRES – PDI Perjuangan saat ini tengah menjadi sorotan. Hal itu imbas adanya instruksi dari sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri.
Diketahui, Megawati memberi intruksi kepada semua kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan, agar tidak mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang.
Intruksi tersebut menyusul adanya penahanan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga:Ikut Intruksi Megawati, Koster Tak Datang ke Retret Kepala Daerah?Ngatiyana-Adhitia Resmi Pimpin Cimahi, Fokus 100 Hari Tangani Sampah dan Perluasan Wilayah
Dalam intruksi tersebut, terdapat dua poin yang harus dipatuhi oleh semua kepala daerah yang diusung partai berlogo moncong putih tersebut.
Pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
Kedua, tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call.
Sementara itu, permasalahan ini mendapat tanggapan dari pengamat politik, Henry Subiakto.
Melalui akun X miliknya @henrysubiakto, Henry menilai bahwa keputusan Megawati itu merupakan sikap tegas dari partai terbesar di Indonesia.
Apalagi yang dihadapi saat ini adalah kekuasan yang dianggap semakin otoriter.
“Ini tanda politik yang keras dari partai terbesar Indonesia yang berpengalaman dalam perjuangan melawan kekuasaan tirani,” tulis Henry.
Henry juga menyebut bahwa dengan adanya keputusan Megawati itu, menunjukan kejelasan posisi PDI Perjuangan sebagai oposisi.
Baca Juga:Sapa Ribuan Warga, Dedie dan Jenal Tegaskan Siap Mengabdi untuk Kota BogorUsai Dilantik, Bupati Bogor Langsung Tancap Gas Musnahkan 1 Ton Narkoba
“Posisi politik PDIP menjadi makin jelas menghadapi situasi negeri ini,” tukasnya.